Pindah Pusat Pemerintahan, Pemkot Bandung-Kementerian Agama Tukar Aset

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang Bandung Command Centre, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang Bandung Command Centre, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Bandung - Wilayah Gedebage bakal menjadi tujuan utama pusat pertumbuhan baru di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil belakangan ini gencar menggaungkan rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Bandung dari tengah kota ke kawasan Gedebage yang dulunya adalah kawasan timur pinggiran.

    "Bandung butuh pusat pertumbuhan baru karena dari zaman Belanda hanya alun-alun saja. Makanya Bandung timur harus punya pusat pertumbuhan," kata Ridwan, Rabu, 22 Juli 2016.

    Nantinya, pusat pemerintahan saat ini di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, bakal menempati lahan di dalam kawasan Bandung Teknopolis. Namun, untuk membangun kantor pemerintahan baru, Ridwan mengaku tidak memiliki lahan strategis di Bandung Teknopolis.

    "Tanah strategisnya ada di belakang Markas Polda Jawa Barat, dan itu milik Kementerian Agama. Kita sudah sepakat, Kemenag akan menyerahkan atau menghibahkan 10 hektare tanahnya," ucapnya.

    Namun lahan tersebut tidak dihibahkan secara cuma-cuma. Pemerintah Kota Bandung pun sepakat membantu mengembangkan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang notabene berada di bawah Kementerian Agama.

    "Kita juga diminta membantu UIN. Salah satunya pengembangan di kampus yang ada sekarang di Cibiru. Kita membantu gedung kuliah dan lainnya. Intinya saling hibah, tapi lebih banyak ke kitanya, alhamdulillah," ujarnya.

    Ridwan menjelaskan alasan memindahkan pusat pemerintahan ke Gedebage. Menurut dia, pusat kota wajib pindah karena saat ini sudah tidak efisien. Pusat pemerintahan terganggu dengan kegiatan lain, sehingga pelayanan publik menjadi tidak maksimal.

    "Jadi di tengah sudah bercampur dengan masyarakat, turis, dan lainnya. Pelayanan publik pingpong-pingpong. Kantor pemerintahan yang terpisah tidak ideal. Pemindahan ini program jangka menengah, tidak jangka pendek," tuturnya.

    Tahun ini, ucap Ridwan, Pemkot Bandung akan melakukan proses detail engineering design (DED) kantor pemerintahan baru. Meski tidak menyebutkan angkanya, Ridwan mengatakan anggaran sudah tersedia.

    Menurut pria lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, tersebut, kantor pemerintahan baru tersebut bakal selesai setelah masa jabatannya habis pada 2018.

    "Mungkin di wali kota selanjutnya baru beres. Tapi pondasinya dari saya, dan tahun ini sudah DED. Anggaran sudah ada," tuturnya.

    Pemkot Bandung dan Kementerian Agama sudah menandatangani kesepakatan kerja sama dan hibah pada Selasa, 21 Juni 2016. Penandatanganan dilakukan oleh Ridwan dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama, Jakarta.

    Dalam kesepakatan itu, Kementerian Agama menghibahkan tanah seluas 10 hektare yang diambil dari sertifikat dengan nomor 2 tahun 2011 di Kelurahan Cimencrang, Kecamatan Gedebage. Sedangkan Pemkot Bandung menghibahkan tanah seluas 2 hektare di samping kampus UIN Bandung, Jalan A.H. Nasution.

    Selain itu, Pemkot Bandung menghibahkan tiga unit bangunan pendidikan dengan luas masing-masing 3.000 meter persegi untuk tiga fakultas serta sebidang tanah seluas 2.700 meter persegi di Jalan Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung, dengan bangunan hotel yang berdiri di atasnya.

    PUTRA PRIMA PERDANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.