Badan Anggaran DPR Soroti Alokasi Dana Pendidikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta – Dalam rapat Badan Anggaran DPR dipersoalkan pemotongan dana pendidikan total sebesar Rp 60,8 triliun serta alokasi cadangan dana pendidikan sebesar Rp 3,2 triliun. 

    Rinto Subekti, anggota Badan Anggaran Fraksi Demokrat, mengatakan pemotongan anggaran itu memberikan dampak signifikan pada guru. "Karena berdampak kepada tunjangan dan sertifikasi guru," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Juni 2016. 

    Rinto menganggap pemangkasan anggaran tersebut berdampak pula pada program bantuan biaya pendidikan (bidik misi), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), serta sarana dan prasarana. "Saya berharap anggarannya bisa ditambahkan," ujarnya. Apalagi, Rinto menilai, dana cadangan pendidikan yang Rp 3,2 triliun sangat besar.

    Badan Anggaran DPR, Rabu, 22 Juni 2016, membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Satu dari pembahasannya adalah dana pendidikan yang dalam Rancangan Anggaran perubahan 2016 dialokasikan sebesar Rp 409 triliun. Dalam APBN 2016, dana pendidikan itu dialokasi sebesar Rp 421 triliun. 

    Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengusulkan dana cadangan pendidikan direalokasi sebesar Rp 1,2 triliun. Cadangan dana pendidikan tersebut disarankan dikurangi menjadi Rp 2 triliun saja. "Realokasi dana cadangan pendidikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi," katanya. Sebanyak Rp 1 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rp 200 miliar untuk Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

    Ahmad Mustakim dari Fraksi PPP mengusulkan dana cadangan pendidikan direalokasi untuk membayar utang tunjangan guru honorer yang menumpuk di Kementerian Agama. "Tanpa pemotongan anggaran saja, utang Kementerian Agama baru bisa lunas pada 2018," katanya.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Panitia Kerja Askolani mengatakan anggaran pendidikan tak dikurangi. Alokasi itu, menurut dia, masih sesuai dengan amanat konstitusi. "Porsinya tetap 20 persen dari total anggaran APBN," tuturnya.

    Askolani mengatakan dana cadangan pendidikan digunakan untuk keperluan mendesak. Dana itu disalurkan jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama membutuhkan biaya. Tentu saja, kata dia, setelah ada kepastian bahwa ada penerimaan yang cukup hingga akhir tahun.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan memang ada penghematan anggaran, sesuai dengan perintah Presiden. Namun penghematannya berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas, sarana dan prasarana seperti rehabilitasi dan menambah kelas, serta tunjangan profesi guru yang terpaksa ditunda Rp 800 miliar.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.