INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan selama empat tahun terakhir terjadi pengurangan lahan pertanian di Jawa Barat. "Lahan pertanian berkurang dari sejuta hektar menjadi 925 ribu hektare," kata Deddy dalam diskusi dengan tema “Kebijakan Pangan Nasional: Pengadaan Dalam Negeri VS Impor” yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung BPK, Jl.Gatot Subroto No.31 Jakarta pada Rabu, 22 Juni 2016.
Menurut Deddy, dari sekitar 3,7 juta hektare lahan di Jawa Barat, ada sekitar 1,1 juta hektare lahan yang dikelola oleh Perhutani, PTP, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pada lahan tersebut, masyarakat ikut menggunakannya, tapi tidak sesuai peruntukannya, seperti menanam sayuran di perbukitan curam yang sering menyebabkan banjir dan longsor.
Baca Juga:
Tak hanya itu, lanjut Deddy, sejumlah lahan pertanian saat ini sudah terkontaminasi oleh limbah industri. “Contohnya lahan pertanian penghasil beras terbaik di Jawa Barat, yakni di Kawasan Rancaekek, Bandung yang memiliki luas 450 hektare rusak akibat limbah pabrik,” ujar Deddy.
Meski demikian, kata Deddy, dari tahun ke tahun, Jawa Barat berhasil menjadi penghasil beras tertinggi di Indonesia. "Industri manufaktur di Jawa Barat pun intensitasnya mencapai 60 persen dari nilai nasional," kata dia.
Anggota IV BPK RI Rizal Djalil menilai ada beberapa persoalan data yang kronis terkait dengan produksi dan produktivitas hasil pangan di lapangan. Lembaga audit Negara ini menemukan masalah pada pengadaan dan penyaluran pupuk. "Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia," ujar Rizal.
Baca Juga:
Menurut dia, BPK perlu mencermati sekaligus mencari solusi atas kinerja pengadaan pangan. Salah satunya dengan bersikap tidak ‘anti’ terhadap impor yang dilakukan pemerintah. Namun, tetap dianalisis sejauh mana impor ini perlu dilakukan.
“Kalau memang perlu, ya impor saja. Masa BPK membiarkan rakyat kelaparan,” kata Rizal dihadapan peserta diskusi, antara lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Ketua HKTI, Wakil Gubernur Jawa Barat, serta para Gubernur, dan Bupati/ Walikota, se-Indonesia.(*)
