Warga Unjuk Rasa Tolak Pabrik Semen Gombong

Reporter

Editor

Zed abidien

Sebuah poster berisi kekecewaan warga terhadap pemerintah terkait diloloskannya pembahasan izin Amdal PT Semen Gombong saat menggelar unjuk rasa di halaman kantor Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, 8 Juni 2016. Menurut warga, pembangunan pabrik semen ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga mengancam lapangan kerja mereka. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Semarang - Ratusan warga dari Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa menolak pendirian pabrik semen di Kawasan Karst Gombong Selatan oleh PT Semen Gombong (Medco Group), Rabu 22 Juni 2016.

Pengunjuk rasa dari Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong (PERPAG) ini mendemo Kantor DPRD Kebumen untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat. “Kami menuntut pembatalan ijin tambang PT Semen Gombong,” kata Samtilar, seorang pendemo, Rabu 22 Juni 2016.

PERPAG juga mendesak dikembalikannya Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong Selatan sebagai kawasan lindung sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2012 tentang penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan.

Para pengunjuk rasa akhirnya ditemui salah satu anggota DPRD Kebumen, Miftakhul Ulum. Politisi PKB ini berharap agar polemik pendirian pabrik semen segera selesai. “Nanti aspirasi bapak/ibu semua akan kami sampaikan,” katanya. Setelah itu, para pengunjuk rasa membubarkan diri.

Pabrik semen PT Gombong direncanakan bisa memproduksi 2,3 juta ton semen per tahun atau 1,9 ton clinker per tahun. Luasan tambang batu lempungnya 124 hektare dan tambang batu gamping 147,5 hektare. Selama ini, warga di lima desa di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen terus bergerak menolak dibangunnya pabrik semen oleh PT Semen Gombong. Lima desa itu adalah Desa Sikayu, Karangsari, Ronggodono, Banyumudal, dan Desa Nogoraji.

Mereka menuntut izin penambangan untuk bahan semen dibatalkan. Pemerintah kabupaten Kebumen melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) secara resmi mengumumkan izin lingkungan yang dilakukan oleh PT Semen Gombong melalui surat nomor 503/ 03/P-IL/II/ 2016.

Pengunjuk rasa yang kebanyakan para petani itu khawatir pabrik semen di Gombong bisa mengancam kelestarian alam. Apalagi, Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan rekomendasi dokumen amdal yang diajukan PT Semen Gombong tidak memenuhi kelayakan lingkungan.

Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah Dwi Purwantoro Sasongko menyatakan kawasan IUP (izin usaha penambangan) eksplorasi PT Semen Gombong dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst. "Sehingga tidak boleh ditambang,” kata Dwi.

Ekosistem kawasan karst ini juga masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombong yang sudah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK masuk kategori kawasan lindung karst atau kategori karst kelas satu sehingga tidak bisa ditambang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst.

Dwi menyatakan karena kawasan IUP ekplorasi PT Gombong merupakan ekosistem karst maka penambangan batu gamping di kawasan tersebut akan menyebabkan perubahan pola karst, baik eksokarst maupun endokarst-nya. “Akan menganggu sistem air bawah tanah di kawasan karst tersebut,” kata Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro tersebut.

ROFIUDDIN






Menteri ESDM Buka Kemungkinan Harga BBM Turun: Insya Allah

18 hari lalu

Menteri ESDM Buka Kemungkinan Harga BBM Turun: Insya Allah

Harga BBM bisa turun jika minyak dunia juga turun.


Alasan Kementerian ESDM Bantah Intervensi Vivo soal Harga BBM

23 hari lalu

Alasan Kementerian ESDM Bantah Intervensi Vivo soal Harga BBM

SPBU Vivo di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur, diserbu penggunaan kendaraan bermotor karena menjual BBM di bawah harga Pertalite.


Pembentukan BLU Batu Bara Terhambat Perdebatan soal Payung Hukum

50 hari lalu

Pembentukan BLU Batu Bara Terhambat Perdebatan soal Payung Hukum

Pembentukan BLU Batu Bara masih terhambat oleh penyusunan payung hukumm yakni antara perpres atau PP.


Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

50 hari lalu

Pemerintah Dikritik Usai Tesla Beli Hasil Tambang Nikel RI

Koalisi LSM telah menyurati Tesla untuk tidak membeli nikel dari Indonesia.


Seberapa Serius Transisi Energi

28 Juli 2022

Seberapa Serius Transisi Energi

Transisi energi tak bisa ditunda lagi. Saat cadangan minyak dan gas kian menipis dan harganya semakin melambung.


Menteri ESDM: Harga Keekonomian Pertalite dan Pertamax di Atas Rp 30 Ribu

27 Juni 2022

Menteri ESDM: Harga Keekonomian Pertalite dan Pertamax di Atas Rp 30 Ribu

Harga Pertalite atau RON 90 masih dijual di angka Rp 7.650. Sedangkan Pertamax dijual Rp 12.500 per liter.


Alasan Pemerintah Tak Menaikkan Tarif Listrik untuk Pelanggan Bisnis

13 Juni 2022

Alasan Pemerintah Tak Menaikkan Tarif Listrik untuk Pelanggan Bisnis

Pemerintah tak menaikkan tarif listrik khusus pelanggan bisnis dan industri demi mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi.


Tarif Listrik Naik, ESDM: Diawasi Langsung oleh Jokowi

13 Juni 2022

Tarif Listrik Naik, ESDM: Diawasi Langsung oleh Jokowi

Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan golongan di atas 3.500 VA.


DPR: Subsidi BBM Jangan ke Barang tapi Langsung ke Orang

31 Mei 2022

DPR: Subsidi BBM Jangan ke Barang tapi Langsung ke Orang

Eddy Soeparno menilai selama ini penyaluran subsidi BBM memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran.


Harga Batu Bara Acuan Turun, Pengusaha: Masih 3 Kali Lipat dari Tahun Lalu

15 Mei 2022

Harga Batu Bara Acuan Turun, Pengusaha: Masih 3 Kali Lipat dari Tahun Lalu

Harga batu bara acuan turun menjadi US$ 275,64 per ton. APBI menilai tren itu masih lebih baik ketimbang selama pandemi Covid-19 pada 2021.