Anggota DPR Tak Setuju Anggaran Bawaslu Dipangkas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Bawaslu Nasrullah (tengah) bersama Koordinator CSIS Arya Fernades dan Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali (kanan), mengikuti diskusi Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Menyoal Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, 18 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Bawaslu Nasrullah (tengah) bersama Koordinator CSIS Arya Fernades dan Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali (kanan), mengikuti diskusi Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Menyoal Revisi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, 18 Maret 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Lukman Edy menyarankan alokasi anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu tidak dikurangi. Menurut Lukman, hal itu tidak sebanding dengan wewenang Bawaslu yang kini ditambah.

    "Karena memang ada wewenang baru, dan berdasarkan kewenangan baru itu, seharusnya anggarannya ditambah," kata Lukman di gedung DPR, Jakarta, Rabu 22 Juni 2016.

    Menurut Lukman, pemotongan anggaran Bawaslu merupakan bentuk ketidakseragaman kebijakan Kementerian Keuangan dan Pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Ini tidak matching dengan RUU Pilkada yang disahkan dan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan," tuturnya.

    Menurut dia, anggaran Bawaslu perlu ditambah karena lembaga itu bekerja untuk semua tahapan pilkada. Dengan kewenangan baru terkait dengan fungsi pengawasan dan peradilan, kata Lukman, pemotongan anggaran membuat fungsi terhenti. "Artinya, fungsi baru Bawaslu tidak bisa terjadi. Sudah kami titipkan ke Banggar untuk dititipkan ke rapat menteri," ucapnya.

    Berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum, pada rapat dengar pendapat, Lukman meminta kepastian KPU bahwa pengurangan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. "Pengurangan anggaran KPU kami setujui, termasuk pagu anggaran," katanya.

    KPU, kata Lukman, hanya punya beban untuk menyejahterakan pegawai pensiunan. Itu pun sudah menjadi janji pemerintah sejak lama. Hasilnya, dewan menyetujui pagu anggaran KPU Rp 304 miliar. "Ini janji lama pemerintah, tapi kami setujui dan Kementerian Keuangan tidak masalah," ucapnya.

    Lukman mengatakan Komisi II saat ini paham dengan kondisi keuangan negara yang membuat Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan penghematan. Namun, Komisi VII, kata dia, masih mengoreksi pengurangan anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan. "Kami memfasilitasi kebijakan ini agar bisa lancar," ujarnya.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.