TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan perlu waktu membuktikan keterangan dari lima eks Teman Ahok. Para eks relawan Teman Ahok ini mengungkap dugaan manipulasi pengumpulan salinan KTP untuk mendukung Ahok.
"Makanya saya bilang itu butuh verifikasi segala macam," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 22 Juni 2016. Ahok belum melihat dan mendengar langsung materi konferensi pers yang disampaikan mantan Teman Ahok tersebut.
BACA: Eks Relawan Ungkap Manipulasi Pengumpulan KTP Teman Ahok
Lima eks Teman Ahok menggelar konferensi pers di depan puluhan wartawan di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2016. Mereka mengungkap dugaan manipulasi pengumpulan salinan KTP untuk mendukung Ahok.
"Kami bukan sakit hati, tapi makin hari pembohongan makin muncul. Saya terpanggil karena masyarakat disuguhi politik kebohongan," ujar Richard Sukarno, eks Teman Ahok, di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
BACA: Eks Teman Ahok Mengaku Digaji Rp 500 Ribu per Minggu
Ahok mengatakan pihak mana pun bisa mengaudit jika pengumpulan kartu tanda penduduk, yang dijadikan syarat calon gubernur perseorangan, bermasalah. "Silakan saja tanya sama mereka. Bisa diaudit kok," ujar Ahok.
Dalam prosedur pengumpulan salinan KTP, kata Ahok, warga yang menyerahkan formulir dukungan akan dikirimi sebuah pesan pendek berupa konfirmasi bahwa salinan KTP dan formulir yang mereka serahkan sudah diterima petugas.
BACA: Eks Teman Ahok Gelar Jumpa Pers di Kafe, Siapa yang Bayar?
Menurut Ahok, jika ada warga yang tiba-tiba dikirimi pesan konfirmasi, sementara ia tidak pernah menyerahkan formulir dan salinan KTP, si penerima seharusnya protes kepada pengirim pesan.
"Itu kan semua dikirim (lewat) SMS. Kalau dikirimi SMS, mesti bales dong, kalau kamu merasa enggak pernah ngirim. Iya kan? Jadi sekarang semua ada notifikasi (konfirmasi) tuh. Kalau dapat notifikasi harus jawab," tutur Ahok.
BACA: Kasus Teman Ahok, Bos KPK: Surat Penyelidikan Diteken Besok
Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengakui ada penggantian biaya operasional untuk kegiatan pengumpulan KTP. "Saya selalu bilang kepada Teman Ahok, biaya operasional ini tidak akan bisa memperkaya diri, tapi cukup untuk bolak-balik," katanya di Pejaten, Jakarta Selatan, 22 Juni 2016.
Menurut Amalia, tiga dari lima orang yang menggelar konferensi pers soal dugaan manipulasi KTP itu sudah (dipecat) karena kualitas datanya. "Kalau kami jahat, KTP palsu itu bisa kami buka. Kalau mereka (warga) menuntut (PJ) gimana? Kasihan juga."
LARISSA HUDA
BACA JUGA
BPK Minta Kerugian Sumber Waras, Ahok: DKI Bisa Digugat
ICW: DKI Tak Perlu Kembalikan Kerugian Terkait Sumber Waras
