Ditahan Kajati Jawa Timur, Dosen Unibraw Dapat Bantuan Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. prolife.org.nz

    Ilustrasi. prolife.org.nz

    TEMPO.CO, Malang - Universitas Brawijaya Malang memberikan bantuan hukum kepada Pembantu Dekan III Fakultas Perikanan dan Keulatan, Abdul Raheem Faqih. Dia ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena diduga terlibat dalam kasus penambangan pasir besi di Dusun Kaliwelang, Desa Bades, Kabupaten Lumajang. "Kami berpedoman asas praduga tak bersalah," kata Rektor Universitas Brawijaya Malang, Mohamad Bisri, Selasa, 21 Juni 2016.

    Bantuan diberikan kepada Abdul Raheem melalui Biro Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum. Bentuk bantuan hukum seperti apa yang diberikan, masih dalam rapat koordinasi. Sedangkan statusnya sebagai dosen tetap Unibraw menunggu keputusan hukum tetap.

    Sedangkan untuk mengisi kekosongan posisi Pembantu Dekan III Unibraw, Bisri segera menunjuk pelaksana harian sampai proses hukum selesai. Abdul Raheem merupakan wakil direktur perusahaan konsultasi analisis dampak lingkungan penambangan pasir besi yang dikelola oleh PT Indo Minning Modern Sejahtera (IMMS).

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto, menjelaskan bahwa Abdul Raheem ditetapkan sebagai tersangka ditahan sejak 20 Juni sampai 9 Juli 2016 di Rumah Tahanan Medaeng Sidoarjo. Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan dua alat bukti yang menguatkannya sebagai tersangka.

    "Tersangka ditahan untuk memudahkan proses pemberkasan. Juga mencegah melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya. Tersangka, katanya, membuat amdal secara fiktif karena tak menggunakan fakta di lapangan sebagai dasar penyusunan amdal. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sampai Rp 80 miliar.

    Jaksa telah menahan sejumlah orang yang terlibat dalam kasus yang sama, yakni Direktur Utama PT IMMS Lam Chong San dan Ketua Tim Teknis Dokumen Amdal Pemerintah Kabupaten Lumajang, R. Abdul Gofur.

    EKO WIDIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.