Pemerintah Cina Protes Indonesia, Luhut: Biarkan Saja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan,  memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas menjabarkan sikap pemerintah RI menghadapi protes yang dilayangkan pemerintah Cina. Protes pemerintah Cina ini terkait dengan penangkapan kapal ikan asal Cina, Han Tan Cou 19038, oleh TNI Angkatan Laut di perairan Natuna karena melakukan illegal fishing.

    "Itu kami biarkan saja. Nanti kami selesaikan," kata Luhut di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

    Luhut berujar, tindakan TNI AL itu wajar. Sebab, kapal Han Tan Cau kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Natuna, yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. "Jadi kita kejar. Itu kan lahan ekonomi kita. Jadi orang masuk harus minta izin dulu kalau urusannya ekonomi," ucap Luhut.

    Meskipun begitu, Luhut menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan penyelesaian secara diplomasi. "Yang penting, kami jaga hubungan baik dengan Cina, tapi kami juga tak menyerah soal kedaulatan," tuturnya.

    Jumat pekan lalu, TNI AL mendeteksi pergerakan 12 kapal asing di perairan Natuna. Lalu TNI AL mengerahkan KRI Imam Bonjol-383 yang kebetulan berpatroli untuk mendekati kapal-kapal tersebut. KRI Imam Bonjol berhasil menangkap kapal ikan Han Tan Cou 19038, tapi sebelas kapal lain meloloskan diri ke luar wilayah Indonesia.

    Menanggapi peristiwa ini, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, menuturkan pemerintah Cina tersinggung atas penangkapan kapal ikan tersebut. "Mereka bilang, kapal itu menangkap ikan di tradisional fishing ground mereka, bukan di zona kita," kata Hasyim di kantor Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin kemarin.

    Menurut dia, nelayan lokal berhak atas kekayaan alami yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tapi aturan terkait dengan ZEE Indonesia, kata dia, sudah diakui dunia internasional, termasuk Cina.

    Hasyim menekankan perlunya sebuah penjelasan secara diplomatis, baik dari Indonesia maupun Cina, untuk menghindari konflik. "Kita harus sampaikan bahwa kita tak bermusuhan dengan mereka. Tindakan ini membuat Indonesia seolah disudutkan dan situasi menjadi tak enak," katanya.

    YOHANES PASKALIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.