Ahok Bersedia Diusung Partai, Tak Sudi Jadi Kader Partai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menghadiri penghitungan satu juta ktp di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, 19 Juni 2016. M Iqbal Ichsan/Tempo

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menghadiri penghitungan satu juta ktp di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, 19 Juni 2016. M Iqbal Ichsan/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, meski ada partai yang mengusung dirinya menjadi calon gubernur, dia tak bersedia menjadi kader partai itu. Ahok akan menolak dicalonkan sebagai Gubernur DKI dalam pemilihan 2017. jika partai mensyaratkan dirinya harus menjadi kadernya. "Enggaklah. Aku milik bersama, semua," kata Basuki di Balai Kota, Senin, 20 Juni 2016.

    Untuk pencalonannya, Basuki masih berjalan bersama tim relawannya, Teman Ahok. Artinya, Basuki tetap memilih lewat jalur non-partai. Untuk memuluskan langkahnya itu,  Teman Ahok mengumpulkan satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga DKI Jakarta. Angka itu jauh melebihi syarat yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang hanya 523 ribu salinan KTP penduduk DKI.

    Sedikitnya sudah ada tiga partai yang menyatakan dukungan kepada Basuki, yaitu Partai Nasdem, Hanura, dan Partai Golkar. Basuki menuturkan tim relawannya meminta agar partai yang mendukung untuk memberikan keterangan resmi hitam di atas putih. Teman Ahok, kata Basuki, khawatir jika tidak ada surat keterangan resmi dari partai yang mengatakan mendukung tiba-tiba batal di tengah jalan.

    Pasalnya, KTP yang dikumpulkan sebagai syarat calon perseorangan harus segera diverifikasi. Dalam proses verifikasi tersebut, pasangan bakal calon gubernur harus menggandakan KTP yang terkumpul menjadi 3 juta salinan. Selain itu, formulir yang diisi oleh warga juga harus dibubuhi materai dan  ditandatangani oleh kedua bakal calon.

    Pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengatakan tujuan kelompoknya tersebut semata untuk menjadikan Ahok sebagai Gubernur DKI periode 2007-2022 tanpa ada utang politik. Ia berharap Ahok menjadi gubernur yang mandiri dan tidak tersandera oleh kepentingan politik.

    Amalia menegaskan bahwa utang yang harus ditanggung oleh Ahok adalah hanya untuk rakyat yang telah memilih secara langsung. Ahok tidak akan berutang pada pihak yang menawarkan tiket atau mengusungnya, termasuk utang kepada partai politik.

    LARISSA HUDA

    BACA JUGA
    Kasus Rp 30 M, Apa yang Dilakukan Ahok kepada Sunny?
    EKSKLUSIF: Perjalanan Duit Rp 30 Miliar ke Teman-teman Ahok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.