Adapun informasi yang ingin saya sampaikan dibagi menjadi 3 loksi :
I. Situasi di Fraksi Partai NasDem DKI
Beberapa waktu setelah SK susunan kepengurusan Fraksi diterima oleh ketuanya situasi berjalan normal dan bahkan terasa penuh keakraban, namun rapat2 internal Fraksi jarang diadakan padahal sudah disepakati setiap hari Rabu jam 10 pagi adalah hari Fraksi dan diadakan rapat.
Karena ketua Fraksi tidak komunikatif akhirnya suasana kerja di fraksi saat itu menjadi terasa tidak solid dan bahkan beberapa informasi terkait kegiatan dewan yang ketika itu hanya dihadiri ketua fraksi tidak di share ke anggota fraksi , ketika suatu hari ditanya soal informasi rencana dan kegiatan dewan ketua fraksi menjawab ada hal2 yang bersifat rahasia yang tidak perlu diketahui semua orang/anggota fraksi, dan itu berulang-ulang jika ditanya.
Situasi semakin tidak harmonis ketika suatu hari anggota dewan mendapatkan uang entah dari siapa ( anggota fraksi NasDem yang lainnya tidak diajak pertemuannya tetapi kalo anggota Fraksi Partai lain diajak oleh ketua fraksinya terutama sekertaris dan bendaharanya ).
Ternyata pemberian uang kepada anggota Fraksi NasDem oleh Ketua Fraksi NasDem berbeda besarannya dengan anggota fraksi lain, hal ini diketahui setelah ngobrol2 dengan beberapa orang anggota fraksi lain, menurut mereka uang yang dibagi ke masing2 Fraksi besarannya 100 Juta untuk Ketua Fraksi dan 50 Jt, untuk anggota, tetapi di fraksi NasDem hanya diberi 30 Jt dan potong kas Fraksi 5 jt masing2 sehingga yang diterima hanya 25 Juta, berarti ketua fraksi mendapat 180 Juta.
Informasi pembagian uang yang tidak tertib dan tidak sesuai di Fraksi NasDem sampe juga ke ketua2 Fraksi partai lain dan pimpinan DPRD, dan mereka mengomentari bermacam macam, ada yang mengatakan Ketua Fraksi NasDem begal dst.
Saat pembahasan anggaran 2015 ketua fraksi sangat agresif dan sepertinya sudah berpengalaman terutama soal koordinasi dengan bandar2 pembeli Pokok2 Pikiran ( POKIR ) karena sebelumnya bekerja sebagai pencari proyek di DPRD, jika waktu itu tidak ada halangan dari Gubernur maka alokasi POKIR untuk ketua Fraksi sebesar 40 M, anggota 25 M dan Fraksinya sendiri 20 M, tetapi hanya saya yang tidak terlibat dalam pembicaraan soal POKIR2, sehingga ketika POKIR digagalkan oleh Ahok saya tidak merasa ada yang hilang, tetapi tidak buat ketua fraksi karena informasi dari anggota dewan yang lain ketua Fraksi NasDem sudah terima DP sekitar 750 Juta dari Bandar ( saya tidak pegang bukti tetapi seperti itu yang beredar di sesame anggota dewan ), diantara POKIRNYA ketua fraksi selain proyek2 infrastruktur juga alat peraga untuk PAUD yang nilainya !5M, dan konon Ahok sudah tahu.
Setelah POKIR dipastikan tidak ada maka ketua Fraksi mulai mencari2 cara lain untuk mendapatkan uang untuk memenuhi hasrat judinya, baik di Indonesia maupun Singapore ( informasi dari ketua Fraksi Partai lain ).
Karena sudah tidak ada celah maka ketua fraksi NasDem bersama yang lainnya mengajak kawan2 fraksi lain untuk melengserkan Ahok dengan cara menyampaikan hak angket. Tetapi hal ini tidak pernah dibicarakan di internal Fraksi, dan saat itu menyodorkan salah satu anggota Fraksi NasDem ( Inggar Joshua ) sebagai tim sekaligus sekertaris panitia angket.
Jika ditanya apakah keputusan fraksi partai NasDem mendukung Hak Angket sudah di komunikasikan ke Ketua Umum ( Pak.Surya Paloh ), ketua fraksi selalu menjawab sudah dan dia selalu berkomunikasi terkait hal ini dengan KETUM.
Saya termasuk orang yang terakhir ikut menandatangani karena tidak ada arahan khusus untuk menanda tangani persetujuan hak angket dari Fraksi sebelumnya meskipun di rapimgab ( Rapat Pimpinan Gabungan ) fraksi NasDem adalah salah satu yang ngotot agar ahok lengser, tetapi setelah ketua Fraksi menyampaikan bahwa keputusannya sudah di komunikasikan dan disetujui Ketua Umum.
Oleh karena itu Pa.Inggar sesungguhnya korban kebohongan informasi dari ketua Fraksi, dan pada akhirnya malu dan gengsi yang lebih dominan dalam mempertahankan keputusan awal menjadi tim dan mendukung hak angket.
Adapun terkait lain2 adalah sbb :
1. Tidak lagi mengadakan rapat internal Fraksi sebagai ajang saling memberikan informasi soal kerja dan situasi yang di hadapi di masing2 komisi. ( sejak awal sampai akhir bulan juni baru sekitar 6 kali rapat fraksi dan itupun pada saat awal2 fraksi terbentuk )
2. Tenaga Ahli dikendalikan penuh oleh ketua Fraksi dan saya salah satu yang tidak diberi tenaga ahli, baik di Komisi maupun Badan.
3. Salah satu Tenaga Ahli fraksi yang di daftar di sekertariat Dewan adalah Om nya bestari tetapi yang bekerja istrinya ( Tantenya )
4. Beberapa hari terahir2 ini jarang ada di fraksi ( kalaupun datang sore hari )karena sibuk menyusun kepengurusan DPW DKI, DPD2 se DKI dan DPC , serta kegiatan sahur on the road di kantor DPW ataupun DPP.
5. Minggu lalu ketua fraksi memberhentikan 4 orang tenaga ahli tanpa dipanggil ataupun di sampaikan alasannya kepada yang bersangkutan sebelumnya, sehingga tenaga2 ahli tersebut protes ke sekwan dan pimpinan dewan, akibatnya orang2 tahu ada masalah di Fraksi NasDem.
6. Tenaga security dan pelayan khusus ketua fraksi direkrut tanpa diskusi tetapi dapat honor dari kas Fraksi, dan jika ketua Fraksi tidak hadir seluruh orang bawaan ketua fraksi juga tidak hadir termasuk security.
7. Rapat fraksi bersama ketua dan Sekertaris DPW terakhir tanggal 1 Juni 2015 dan dalam rapat ketua DPW ( Ahmad Sahroni ) mengusulkan mengadakan coffe morning dengan DPW setiap hari senin tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Sdr Bestari.
8. Managemen pengelolaan sekertariat fraksi tidak berjalan normal, dan sdr Bestari sering mengeluarkan kata2 kotor apabila sedang memarahi TA maupun pekerja lainnya.
II. SITUASI DI PENGURUS DPD DAN KONSTITUEN
Berikut komentar dan pandangan kader kader dan Pengurus DPD yang diganti maupun tidak Sbb:
1. Sdr Bestari menyatakan bahwa ketua DPW yang baru adalah Pa.Winston Pardamean Simanjuntak kepada tim dan orang2 orang yang dijumpai, baik di DPW maupun Fraksi, hal ini membingungkan dan memberikan pendidikan politik yang tidak baik kepada kader dan pengurus, mengingat beberapa waktu lalui pada saat rapat di DPW ( Ruang rapat DPP ) ketua DPW,SEkertaris, Ketua Dewan pertimbangan dan Ketua Fraksi menyampaikan bahwa ketua DPW achmad Sahroni sudah mendapatkan SK Definitif dan bahkan memerintahkan agar DPD2 memperbaiki kepengurusanya pasca Pemilu karena dimungkinkan terjadi bolong-bolong dan aada yang sudah tidak aktif.
2. Ketua DPW baru ( Pa.Winston Pardamean ) selalu dihadirkan saat sahur on the road ke 5 wilah DKI, hal ini semakin membingungkan mengapa ketua DPW yang saat ini masih memegang SK ( Ahmad Sahroni ) tidak hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Sdr Bestari juga sudah menyampaikan kepada orang-orang bahwa dirinya diangkat sebagai sekertaris DPW versi ketua DPW nya Pak.Winston dan akan segera dilantik tanggal 17 agustus 2015, hal ini bisa menimbulkan konflik diantara kader dan pengurus ditingkat bawah.
4. Entah mengapa Sdr Bestari begitu membenci Ahmad Sahroni sampai istrinyapun menjelekan ketau DPW Ahmad Sahroni di komunitas ibu ibu Dewan ( menurut info Anggota Dewan yang istrinya aktif dikomunitas Istri Dewan ) yang sebenarnya tidak ada hubungannya dan kaitanya.
5. Sdr Bestari mengganti beberapa ketua dan Pengurus DPD tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu kepada yang diganti, padahal mereka memegang SK yang masih berlaku. Padahal mereka telah memberikan sumbangsih suara, materi dan dukungan yang tidak sedikit saat pemilu dan ini bisa menimbulkan instabilitas dan ketidak solidan
6. Penyusunan kepengurusan DPD DPD yang baru tanpa melaporkan kepada ketua DPW yang masih memegang SK yang di tanda tangani Ketua Umum Pak.Surya Paloh merupakan tidakan tidak menghormati Ketua Umum, pembangkangan dan melanggar AD ART.
7. Sdr Bestari setiap hari terus menerus melakukan konsolidasi ke calaon-calon pengurus DPD baru dengan meninggalkan DPD lama yang ber SK dengan iming-iming program bantuan dari artha graha tanpa melibatkan/berkoordinasi dengan ketua DPW yang masih ber SK ( Ahmad Sahroni ), bahkan sering tidak mengikuti rapat2 pimpinan di DPRD kecuali mengutus Sdr Hasan Basri.
8. Situasi keruh di DPW/DPD yang di pelopori oleh Sdr Bestari telah terasa oleh kader dan konstituen dibawah sehingga terasa saat ini ada dualism kepengurusan di DPW dan DPD
9. Pasca tertutupnya celah mendapatkan uang di DPRD untuk kepentingan pribadi tampaknya Sdr Bestari harus mencari uang ditempat lain dan dengan cara lain yaitu mendompleng kegiatan2 di DPP melalui program sosial selama bulan puasa
Selanjutnya: Sebelum ribut soal APBD, Sdr. Bestari sering menemui Ahok...
