Ahli Hukum Laut: Harus Ada Penjelasan Soal Penangkapan Kapal Cina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal Hua Li 8 berbendera Cina yang ditangkap TNI AL berada di Pangkalan Utama TNI AL Lantamal 1 Belawan. Foto: KKP

    Kapal Hua Li 8 berbendera Cina yang ditangkap TNI AL berada di Pangkalan Utama TNI AL Lantamal 1 Belawan. Foto: KKP

    TEMPO.COJakarta - Ahli hukum laut internasional Hasyim Djalal mengatakan pemerintah Cina sempat tersinggung saat salah satu kapal ikan warganya ditangkap TNI Angkatan Laut pada Jumat lalu. Namun Hasyim tak merinci apakah pernyataan itu bersifat politis atau hanya anggapan. 

    "Mereka bilang kapal itu menangkap ikan di tradisional fishing ground mereka, bukan di zona kita," ujar Hasyim saat ditemui di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016. 

    Menurut Hasyim, nelayan lokal berhak atas kekayaan alami yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Aturan terkait dengan ZEE Indonesia pun, kata dia, sudah diakui dunia internasional. "Zona ekonomi kan 200 mil dari garis pantai kita, sudah disampaikan ke United Nation, tak ada yang memprotes. Cina juga tak memprotes," ujarnya.

    Hasyim menyebutkan Cina pun mengakui ZEE Indonesia, tapi Negeri Tirai Bambu masih mengklaim adanya wilayah tertentu yang menjadi lahan menangkap ikan warga Cina sejak zaman nenek moyang.

    "Di hukum internasional itu (traditional fishing ground) tak ada. Kalau mau, harus ada perjanjian, dan saat ini tak ada perjanjian seperti itu antara Indonesia dan Cina," tuturnya.

    Kata Hasyim, perlu ada penjelasan diplomatis, baik dari Indonesia maupun Cina, untuk menghindari konflik. "Kita harus sampaikan kita tak bermusuhan dengan mereka. Tindakan ini (protes) membuat Indonesia seolah disudutkan dan situasi menjadi tak enak."

    TNI AL baru menangkap kapal ikan asing asal Cina berisi 7 awak. Kapal itu ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau, atas dugaan illegal fishing. "Saat ini sudah ditahan di Lanal Ranai untuk diproses," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Edi Sucipto saat dihubungi, Senin ini.

    Dalam penangkapan tersebut, TNI mengerahkan Kapal RI Imam Bonjol-383, yang sedang berpatroli. KRI Imam Bonjol, yang menerima laporan adanya 12 kapal asing di Natuna, langsung bergerak menghampiri.

    Menurut Edi, kapal-kapal asing tersebut sempat mengabaikan peringatan TNI AL. Setelah mereka dikejar, TNI AL akhirnya menangkap salah satu kapal ikan asal Cina itu. Kapal yang ditahan tersebut bernomor lambung 19038.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.