Menteri Basuki: 5 Tahun Lagi, 1.000 Kilometer Jalan Tol Terwujud

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kanan), didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadumuljono (kedua kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (kedua kanan) meninjau Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Bendungan Jatigede  direncanakan beroperasi pada Januari 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kanan), didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadumuljono (kedua kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan (kedua kanan) meninjau Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, 17 Maret 2016. Bendungan Jatigede direncanakan beroperasi pada Januari 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis pembangunan jalan tol selama lima tahun ke depan akan mencapai lebih dari 1.000 kilometer. "Untuk jalan tol yang ditargetkan 1.000 kilometer itu, lima tahun ke depan pasti terlewatkan," kata dia di Jalan Wijaya Chandra I, Jakarta, Ahad, 19 Juni 2016.

    Basuki menargetkan setiap tahun akan ada penambahan jalan tol yang siap dioperasikan. Semua jalan-jalan di perbatasan akan disambungkan mulai 2018. "Tol Trans Java 2018 akan kita sambung," ujar Basuki. "Kemarin baru di groundbreaking."

    Basuki mengatakan pembangunan jalan tol memang dipercepat sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo. Saat ini, ia memastikan pembangunan jalan tol Pemalang-Batang sepanjang 39 kilometer dan ruas tol Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer akan selesai pada 2018.

    Selain jalan tol, Basuki mengatakan kementerian yang dia pimpin berkonsentrasi membangun perumahan. Sebab, kata dia, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak punya rumah. Ia mencatat jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah ada sekitar 13,5 juta keluarga.

    Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga mendukung pembangunan tol laut. Dalam proyek ini, Kementerian PUPR kebagian membangun akses-akses ke pelabuhan dan perumahan buruh di pelabuhan.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa