Indonesia Diskusikan Rencana Aksi Nasional HAM di Markas PBB

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan di  sela-sela  Sidang Dewan  Hak Asasi Manusia PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016 di Palais des Nations Jenewa. PTRI Jenewa

    Pertemuan di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016 di Palais des Nations Jenewa. PTRI Jenewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia, Afrika Selatan, Austria dan Universal Rights Group mengadakan seminar bertema “Sharing Experience on National Plan of Action on Human Rights” di Palais des Nations Jenewa, Swiss.

    Side event ini diselenggarakan disela-sela  Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (DHAM) PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016.  Acara dihadiri sekitar 70 peserta yang berasal dari 20 negara yang terdiri dari kalangan Pemerintah, National Human Rights Institusions (NHRI) dan LSM.

    “Rencana Aksi Nasional HAM telah berkontribusi positif dalam menyediakan agenda dan blueprint  HAM   nasional,  yang memungkinkan kemajuan yang  berkesinambungan," ujar Dirjen HAM Kementrian Luar Negeri Indonesia Mualimin Abdi seperti termuat dalam siaran pers PTRI Indonesia di Jenewa pada 17 Juni 2016.

    Wakil Tetap RI  untuk PBB di Jenewa,  Dubes Triyono Wibowo dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa sejak Vienna Declaration and Programme on Action (1993) mendorong banyak negara menyusun Rencana Aksi Nasional HAM.

    Rencana aksi ini bersifat unik karena prosesnya yang dari bawah  dan juga harus mempertimbangkan   kewajiban hukum internasional. Berbagi  pengalaman  dalam proses penyusunan  dan  implementasinya   akan  mendorong  pengembangan  lebih  lanjut di berbagai negara.

    Mualimin Abdi dalam presentasinya memaparkan perjalanan prakarsa, perumusan, dan  implementasi   Rencana Aksi Nasional HAM sejak  generasi  pertama  sampai  generasi keempat  periode 2015-2019.

    Rencana aksi ini telah menjadi panduan  nasional  bagi  keberlangsungan  dan  solusi  permasalahan   serta perlindungan HAM secara komprehensif. Baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial-budaya dan pembangunan sejalan dengan mandat Konstitusi.

    Sejak  rencana aksi yang pertama  tahun  1998   telah  banyak  capaian  yang diperoleh Indonesia   dalam   aspek pembentukan mekanisme HAM baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Mulai dari ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional; peningkatan pemahaman dan kesadaran tidak hanya pada tingkat   otoritas   namun   juga   masyarakat;   pembakuan   norma   dan   standar   HAM   melalui penyusunan   dan  harmonisasi  legislasi   dan  kebijakan.

    Lalu  pembentukan  lembaga   pemantau;  kemitraan   dengan   pemangku   kepentingan;   penegakan   hukum;  maupun  pelayanan komunikasi masyarakat.

    Namun demikian,  kata Mualimin Abdi, sebagai konsep yang dinamis, upaya pemajuan dan   perlindungan   HAM   senantiasa   mengalami   tantangan   dan   perbaikan   terus menerus.

    Panelis lain yaitu Deputi Wakil Tetap Afsel untuk PBB di Jenewa  dan Wakil Perutusan   Tetap   Austria   untuk   PBB   di  Jenewa  menyampaikan sejarah dan perkembangan Rencana Aksi Nasional HAM di negaranya.

    Direktur Eksekutif  Universal Rights Group, Marc Limon menggarisbawahi bahwa sebagai best practice, Rencana Aksi Nasional HAM tidak bersifat  “one size fits all”. Mengingat masing-masing negara memiliki keunikan pengalaman, kapasitas, dan sumber daya masing-masing.

    Side event   yang merupakan forum berbagi pengalaman mengenai beberapa aspek terkait  HAM tersebut  memperoleh   apresiasi   dari   sejumlah   peserta.   Mereka menyatakan  kekaguman  atas Rencana Aksi Nasional HAM  Indonesia.

    UNTUNG WIDYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.