Cegah Aset Bobol, Jawa Barat Gandeng Jaksa Pengacara Negara

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bersalaman dengan pedagang buah di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2015. Ahmad Heryawan memantau harga-harga komoditas di pasar pasca turunnya harga BBM. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, bersalaman dengan pedagang buah di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2015. Ahmad Heryawan memantau harga-harga komoditas di pasar pasca turunnya harga BBM. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan menunjuk jaksa sebagai pengacara negara untuk setiap kasus hukum yang bersangkutan dengan pemerintah provinsi. Menurut Aher, sapaan Ahmad Heryawan, keputusan menggandeng jaksa pengacara negara merujuk dari terancam lepasnya aset lahan Dinas Peternakan Jawa Barat setelah gugatan sengketa lahan itu dimenangkan penggugat dalam putusan Pengajuan Kembali.

    ”Seringkali pembobolan aset negara dilakukan lewat jalur hukum. Seakan-akan ahli waris di depan mengajukan gugatan, tapi di belakangnya ada orang-orang tertentu,” ujar Aher selepas menerima kunjungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Jumat, 17 Juni 2016.

    Aher menuturkan, ketika pemerintah provinsi menyiapkan upayakan perlawanan hukum,maka pihaknya akan berdiskusi dengan pengacara negara untuk menyiapkan materi hukum. Aher menyebutkan, salah satu kasus yang bakal melibatkan jaksa pengacara negara adalah sengketa kasus aset lahan Dinas Peternakan itu.

    Selain meminta jaksa menjadi pengacara negara, pemerintah provinsi meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat membantu mengawal pembangunan proyek-proyek strategisnya. Pemerintah provinsi akan merumuskan kerja sama khususnya dengan kejaksaan dengan TP4 (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan). ”Segera kami teken kerja sama pemerintah provinsi dan Kejaksaan Tinggi,” ujar dia.

    Aher menegaskan, kerja sama dalam lingkup TP4 itu bertujuan mencegah penyimpangan sejak awal. “Kerja sama ini tidak akan memberi kesempatan pada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi semenjak awal proyek langsung diawasi kejaksaan, kepolisian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata dia.

    Adapun Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi menyatakan menyanggupi permintaan pemerintah daerah yang menginginkan jaksa menjadi pengacara negara. “Kami siap membantu. Kami akan dampingi,” ujar dia selepas pertemuan.

    Untung mengatakan sengaja menemui gubernur sebagai pejabat baru di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. “Saya baru sekitar dua minggu menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi.”

    Untung mengatakan, dalam pertemuan itu juga disinggung rencana kejaksaan membentuk TP4 untuk membantu mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di Jawa Barat. “Keberadaan kejaksaan bisa membantu penyerapan angggaran yang ada, dan memperkecil penyimpangan,” ujar dia.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.