INFO NASIONAL - Pencanangan zona integritas antar umat beragama pada Sabtu 28 mei 2016 yang diprakarsai pemerintah kabupaten Jayapura, mendapat banyak apresiasi dan respon positif dari berbagai pihak, juga kementerian agama. Dan dalam kesempatan dialog sebelum acara pencangana dimulai, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) harus diperkuat melalui undang-undang. Menurutnya, selama ini keberadaan, peran, dan fungsi FKUB hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama yang tentunya terbatas.
“Kami, pemerintah pusat bersama seluruh lapisan masyarakat sedang menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama. Sekiranya hal ini juga akan mengatur kehidupan beragama di Indonesia serta memperkuat legalitas FKUB sebagai forum yang dapat bergerak sendiri dalam upaya memelihara kerukunan,” katanya.
Baca Juga:
Penegasan Lukman Hakim tersebut juga disaksikan Ketua FKUB Provinsi Papua Pendeta Lipiyus Biniluk, dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferymeldi, juga Wakil Gubernur Papua Klemen Tina. Lukman menambahkan bahwa Peran FKUB sangat strategis untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama, di antaranya memberi pemahaman akan pentingnya toleransi atau sikap saling menghormati.
Pencanangan zona integritas antar umat beragama yang baru pertamakali terjadi di Indonesia ini lahir berdasarkan komitmen masyarakat Papua untuk menjaga kerukunan serta menjunjung tinggi bhineka tunggal ika tanpa melihat suku agama dan ras dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Papua merupakan miniatur Indonesia sekaligus percontohan kerukunan umat beragama yang harus terus dijaga.
Bupati Jayapura Matius Awoitauw pada kesempatan yang sama juga menyebutkan bahwa pencanangan zona integritas antar umat beragama ini dilatarbelakangi oleh pertemuan parlemen agama-agama sedunia di Chicago 1893. Pertemuan sejenis juga pernah diselenggarakan di Indonesia tepatnya tahun 1993 di Yogyakarta. Inti dari semua pertemuan tersebut adalah membicarakan mengenai dasar bersama untuk membangun masa depan lebih baik. “Agama ini kan sensitif terkadang bisa memicu perselisihan dan kita tidak bisa menutup mata bahwa agama menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik yang ada di beberapa wilayah,” ujar Matius.
Baca Juga:
Karena itulah Lukman mengingatkan bahwa menjaga kerukunan menjadi tanggung jawab bersama. Setiap masyarakat dituntut berkontribusi dalam kerukunan sesuai dengan peran dan tugasnya. “Pemerintah Daerah dan FKUB mari bersinergi bersama Pemerintah Pusat dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan dalam kehidupan beragama,” katanya.
