ASEAN-China Summit di Kunming,Tak Bahas Laut Cina Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto satelit pembangunan sistem radar frekwensi tinggi di salah satu pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Radar ini akan meningkatkan kemampuan Tiongkok mengawasi permukaan dan udara di kawasan Laut Cina Selatan. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    Foto satelit pembangunan sistem radar frekwensi tinggi di salah satu pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Radar ini akan meningkatkan kemampuan Tiongkok mengawasi permukaan dan udara di kawasan Laut Cina Selatan. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe

    TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan tingkat menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN dengan menteri luar negeri Cina akan di gelar di Kunming, Cina, pekan ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pertemuan tersebut bukan untuk membahas Laut Cina Selatan.

    "Pertemuan itu untuk persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Cina," ujar Arrmanatha gedung Kemlu, Pejambon, Jakarta, Kamis, 16 Juni 2016.

    Pertemuan Kunming, kata dia hanya membahas kerja sama pelaksanaan KTT ASEAN-Chiba pada September 2016 mendatang. "Mitra terbesar ASEAN adalah Cina, (yang dibahas) soal strategisnya hubungan kedua pihak," kata dia.

    Arrmanatha menegaskan, Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN yang mendorong stabilitas dan keamanan kawasan, khususnya Laut Cina Selatan. "Dalam setiap pertemuan kita berada selalu di paling depan dalam hal menjaga stabilitas dan keamanan,"tuturnya.

    Menurut Arrmanatha, Indonesia tak memiliki klaim atas kawasan laut bermasalah tersebut, sehingga bisa objektif dalam menjaga kestabilan keamanan.

    Hubungan negara-negara anggota ASEAN dengan Cina dikabarkan memanas. Terjadi saling klaim atas pulau dan wilayah perairan antara China, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam. Indonesia yang berdekatan dengan wilayah itu pun terkena imbas.

    Terkait hal ini, Filipina bahkan sudah melayangkan gugatan arbitrase kepada China. Gugatan yang terkait pada klaim Kepulauan Spratly, antara Filipina dan Cina itu diurus Mahkamah Arbitrase Internasional.

    Di Indonesia  Presiden Joko Widodo meminta para menterinya satu sikap dalam menghadapi konflik Laut China Selatan. Ketegasan itu, menurut Jokowi, diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.