Suap ke Panitera, Kakak Saipul Jamil: Tidak Ada ke Hakim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengacara Kasman Sangaji (kiri), Roland Hutabarat, dan kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah menjenguk Saipul Jamil di Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara, 3 Maret 2016. Tempo/Rezki

    Pengacara Kasman Sangaji (kiri), Roland Hutabarat, dan kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah menjenguk Saipul Jamil di Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara, 3 Maret 2016. Tempo/Rezki

    TEMPO.COJakarta - Samsul Hidayatullah, kakak kandung Saipul Jamil, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenakan rompi tahanan berwarna jingGa. Ia tampak gugup berjalan menuju pintu keluar. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, dia hanya diam. Ia baru buka mulut ketika hendak naik ke mobil.

    Samsul mengatakan uang itu tidak ada kaitannya dengan hakim yang menangani perkara adiknya, Saipul Jamil. "Tidak ada ke hakim," ujarnya, Kamis malam, 16 Juni 2016. Ia dibawa ke Gedung KPK pada dinihari pukul 02.00 WIB dan baru keluar pukul 19.50 WIB. 

    Samsul juga membantah telah menjanjikan uang mencapai Rp 1 miliar kepada panitera. "Apalagi itu," ujarnya sebelum dibawa ke rumah tahanan KPK cabang Guntur.

    Wakil Ketua KPK Basari Pandjaitan mengatakan Samsul ditangkap di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu siang, 15 Juni 2016. Ia diduga menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

    Baca: KPK: Kronologi Penangkapan Pengacara dan Kakak Saipul Jamil

    Pemberian suap tersebut terkait dengan perkara Saipul Jamil yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Tentang perbuatan cabul yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 7 tahun dan denda Rp 100 juta. Kemudian mereka menginginkan pengurangan. Hasilnya adalah 3 tahun," kata Basaria di Gedung KPK, Kamis, 16 Juni 2016.

    Selain Samsul, KPK menetapkan tiga tersangka, pengacara Berta dan Kasman, serta panitera Rohadi sebagai penerima suap. "BN dan R ditahan di Rutan KPK C1. K dibawa ke Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.