Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Alasan Kemhan Bentuk Badan Intelijen Pertahanan  

image-gnews
Kepala Bainstranas Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto saat memberi penjelasan terkait Badan Intelejen Pertahanan di Balai Media Kemhan, Jakarta, 16 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Kepala Bainstranas Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto saat memberi penjelasan terkait Badan Intelejen Pertahanan di Balai Media Kemhan, Jakarta, 16 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Paryanto menjelaskan alasan rencana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP). Ia mengatakan pembentukan BIP bertujuan untuk merumuskan kebijakan di bidang pertahanan.

"Suatu kebijakan pertahanan dibuat dengan pertimbangan ancaman, nah instrumen yang merumuskan ancaman itu belum ada," kata Paryanto di Balai Media Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2016. Ia mengatakan keberadaan BIP akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nasional.

"Masa Menhan yang membantu presiden membuat kebijakan pertahanan tak punya intelijen?" ujarnya. Namun, Paryanto menampik anggapan adanya tumpang-tindih fungsi antara BIP dan badan intelijen lain, seperti Badan Intelijen Strategis (Bais) yang dikelola TNI maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

"Bais bisa dipakai untuk fungsi pertahanan, kalau di bawah Kemhan. Tapi karena dikelola TNI, fungsinya lebih condong pada intelijen battle field," kata dia. Fungsi intelijen pada Bais, kata Paryanto, bisa dipakai untuk perumusan kebijakan saat masih dikelola Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).

"Sejak dipisah dari Kemhan, TNI tak bisa masuk ranah politik, Bais di bawahnya juga," ucap Paryanto. Kebijakan pertahanan membutuhkan informasi dari segala aspek, seperti ekonomi, politik, energi, hingga sosial-budaya. Sehingga jika BIP terbentuk, Paryanto yakin akan bermanfaat untuk kepentingan perang nonmiliter. "Tak ada lembaga yang tak bisa dimasuki intelijen jika dibawahi Menhan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menurut Paryanto, memang bisa saja berkoordinasi dengan badan intelijen lain. Namun, data yang didapat bisa saja kurang lengkap. "Menhan bisa saja tanya sana-sini tapi kan tak bisa memberi perintah. Nanti ada saja data yang tak lengkap, tak sesuai kebutuhan."

Menurut Paryanto, BIP akan dibentuk dari unsur Bainstranas, badan yang memang sudah ada di Kementerian Pertahanan. Ia mengatakan transformasi dari Bainstranas ke BIP tak akan mempengaruhi anggaran dan relokasi anggota. "Anggaran dari yang sudah ada, eselon juga tak berkurang," kata Paryanto.

YOHANES PASKALIS

BACA JUGA
Ahok Lolos dari Jerat KPK, Ahmad Dhani: Ramalan Saya Benar
Sumber Waras Bebas Korupsi, Bambang Soesatyo: BPK yang Brengsek

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

3 hari lalu

Mayjen TNI Yudi Abrimantyo. Instagram
Mayjen TNI Yudi Abrimantyo Kabais TNI yang Baru, ini Profil Anak Buah Menhan Prabowo Subianto

Panglima TNI Agus Subiyanto mengangkat Mayjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kabais TNI yang baru. Ini profil anak buah Prabowo di Kemenkahn.


Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Masih Ungkit Nilai 11 dari 100 Kepadanya, Begini Kilas Peristiwanya

Anies Baswedan memberikan skor 11 dari 100 untuk kerja Kemenhan di bawah Prabowo saat debat capres lalu. Sampai sekarang masih diungkit Prabowo.


Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

22 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan

Menteri ATR/BPN AHY bertemu dengan Menhan Prabowo di kantor Kemhan kemarin. AHY mengatakan pertemuan itu untuk mengucapkan selamat ke Prabowo.


Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

24 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Situs Kemenko Perekonomian Diduga Diretas

Situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian diduga mengalami peretasan pada Minggu, 3 Maret 2024.


Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

44 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan dugaan korupsi suap dalam pembelian jet tempur termaksud di Kementerian Pertahanan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK

Menurut Julius, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan telah mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi sebelum melaporkan kasus itu ke KPK.


Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

46 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Junta Myanmar Umumkan Wajib Militer bagi Warga Sipil

Junta Myanmar mulai memberlakukan wajib militer bagi semua warga sipil di Myanmar pada batas usia tertentu.


Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

46 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjoget saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Tema yang diusung pada Debat Capres 2024 pertama adalah Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Berulang Kali Singgung Soal Dapat Nilai 11 dari 100, Kapan Saja?

Nilai 11 dari 100 terus diulang dan disampaikan Prabowo di berbagai kesempatan kampanye. Terakhir, disebut saat Kampanye di GOR Delta Sidoarjo kemarin


Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

50 hari lalu

Truk bantuan kemanusiaan mengantri untuk diperiksa di penyeberangan Kerem Shalom, di perbatasan antara Israel, Gaza dan Mesir dalam gambar diam yang diambil dari video yang dirilis 12 Desember 2023. COGAT melalui X/Handout melalui REUTERS
Yordania dan Belanda Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Utara Via Udara

Angkatan Udara Yordania dan Belanda pada Senin melakukan penerjunan kedua bahan bantuan kemanusiaan mendesak ke Gaza utara dalam waktu 24 jam.


Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

56 hari lalu

Ilustrasi Bendera Cina dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Amerika Serikat Terbitkan Daftar Perusahaan Teknologi yang Diduga Bekerja untuk Militer Cina

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menambahkan daftar nama-nama perusahaan asal Cina yang diduga bekerja dengan militer Cina.


Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

28 Januari 2024

Strip amunisi senapan mesin saat latihan militer anggota Batalyon Siberia dari Legiun Internasional Angkatan Bersenjata Ukraina, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di wilayah Kyiv, Ukraina 13 Desember 2023. REUTERS/Valentyn Ogirenk
Ukraina Ungkap Korupsi Pengadaan Senjata, Negara Rugi Rp631 Miliar

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer sebesar US$40 juta atau Rp631 miliar.