Begini Alasan Kemhan Bentuk Badan Intelijen Pertahanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Bainstranas Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto saat memberi penjelasan terkait Badan Intelejen Pertahanan di Balai Media Kemhan, Jakarta, 16 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Kepala Bainstranas Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto saat memberi penjelasan terkait Badan Intelejen Pertahanan di Balai Media Kemhan, Jakarta, 16 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Paryanto menjelaskan alasan rencana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan (BIP). Ia mengatakan pembentukan BIP bertujuan untuk merumuskan kebijakan di bidang pertahanan.

    "Suatu kebijakan pertahanan dibuat dengan pertimbangan ancaman, nah instrumen yang merumuskan ancaman itu belum ada," kata Paryanto di Balai Media Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 14 Juni 2016. Ia mengatakan keberadaan BIP akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nasional.

    "Masa Menhan yang membantu presiden membuat kebijakan pertahanan tak punya intelijen?" ujarnya. Namun, Paryanto menampik anggapan adanya tumpang-tindih fungsi antara BIP dan badan intelijen lain, seperti Badan Intelijen Strategis (Bais) yang dikelola TNI maupun Badan Intelijen Negara (BIN).

    "Bais bisa dipakai untuk fungsi pertahanan, kalau di bawah Kemhan. Tapi karena dikelola TNI, fungsinya lebih condong pada intelijen battle field," kata dia. Fungsi intelijen pada Bais, kata Paryanto, bisa dipakai untuk perumusan kebijakan saat masih dikelola Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab).

    "Sejak dipisah dari Kemhan, TNI tak bisa masuk ranah politik, Bais di bawahnya juga," ucap Paryanto. Kebijakan pertahanan membutuhkan informasi dari segala aspek, seperti ekonomi, politik, energi, hingga sosial-budaya. Sehingga jika BIP terbentuk, Paryanto yakin akan bermanfaat untuk kepentingan perang nonmiliter. "Tak ada lembaga yang tak bisa dimasuki intelijen jika dibawahi Menhan."

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menurut Paryanto, memang bisa saja berkoordinasi dengan badan intelijen lain. Namun, data yang didapat bisa saja kurang lengkap. "Menhan bisa saja tanya sana-sini tapi kan tak bisa memberi perintah. Nanti ada saja data yang tak lengkap, tak sesuai kebutuhan."

    Menurut Paryanto, BIP akan dibentuk dari unsur Bainstranas, badan yang memang sudah ada di Kementerian Pertahanan. Ia mengatakan transformasi dari Bainstranas ke BIP tak akan mempengaruhi anggaran dan relokasi anggota. "Anggaran dari yang sudah ada, eselon juga tak berkurang," kata Paryanto.

    YOHANES PASKALIS

    BACA JUGA
    Ahok Lolos dari Jerat KPK, Ahmad Dhani: Ramalan Saya Benar
    Sumber Waras Bebas Korupsi, Bambang Soesatyo: BPK yang Brengsek


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.