Terima Suap Gatot Pujo, Ketua DPRD Sumut Divonis 4 Tahun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Ajib Shah tiba sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Ajib Shah tiba sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Desember 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPRD Sumatera Utara non-aktif Ajib Shah dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap dari Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

    "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Arifin saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

    Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Ajib dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

    Menurut Arifin, hukuman Ajib lebih ringan karena dia belum pernah dihukum, berterus terang, dan sudah mengembalikan duit suap.

    Ajib terbukti menerima uang Rp 1,1 miliar dari Gatot. Duit itu diberikan supaya Ajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, perubahan APBD 2014, persetujuan perubahan APBD 2015, serta pembatalan pengajuan hak interpelasi pada 2015.

    Atas perbuatannya, Ajib dinilai melanggar Pasal 12-b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.