Cuci Uang, Nazaruddin Divonis 6 Tahun Penjara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin saat menjalani sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 10 Desember 2015. Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT DGI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin saat menjalani sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 10 Desember 2015. Nazaruddin diduga melakukan pencucian uang karena membeli saham PT Garuda Indonesia dengan menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT DGI. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

    "Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, kedua primer, dan ketiga," kata ketua majelis hakim, Ibnu Basuki Widodo, saat membacakan putusan di ruang Cakra 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

    Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa tindak pidana korupsi. Sebelumnya, jaksa menuntut Nazaruddin dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara atas perbuatan pencucian uang. Selain itu, jaksa menuntut harta milik Nazaruddin sekitar Rp 600 miliar dirampas untuk negara.

    Hal-hal yang meringankan terdakwa, menurut Ibnu, Nazaruddin mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Ia juga memiliki keluarga dan berstatus sebagai justice collaborator. Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, antara lain, tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi dan hasil korupsinya cukup banyak.

    Nazaruddin terbukti bersalah menerima hadiah dari PT Nindya Karya berupa uang tunai sekitar Rp 17 miliar dan dari PT Duta Graha Indah (DGI) berupa 19 lembar cek yang seluruhnya bernilai sekitar Rp 23 miliar.

    Dalam perkara ini, Nazaruddin dipidana sesuai dengan Pasal 12-b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

    Nazaruddin juga terbukti mencuci uang hasil suap tersebut. Ia mencuci uang dengan mengalihkan hartanya Rp 500 miliar, dari Oktober 2010 sampai 15 Desember 2014. Selain itu, dia menyamarkan harta kekayaan Rp 80 miliar pada 15 September 2009 sampai dengan 22 Oktober 2010.

    Ibnu menyatakan Nazaruddin telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, dan menukarkannya dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaannya.

    Karena perbuatannya, ia dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

    Terakhir, Nazaruddin terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan hartanya ke penyedia jasa keuangan, membayarkan atau membelanjakan hartanya, dan menitipkannya dengan maksud yang sama seperti disebutkan dalam dakwaan kedua.

    Nazaruddin dikenakan Pasal 3 ayat 1-a, c, dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

    MAYA AYU PUSPITASARI

    Baca juga:
    Begini Cara Mudah Mendeteksi Calon Juara Euro 2016
    Euro, Copa, Dominasi Eropa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.