Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tito Karnavian Mulus Jadi Kapolri

image-gnews
Komisaris Jenderal Tito Karnavian (BNPT)
Komisaris Jenderal Tito Karnavian (BNPT)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menyodorkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, tadi pagi. Tito diajukan sebagai pengganti Komjen Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang. Keputusan Presiden mengakhiri perdebatan soal bursa calon Kapolri.

Ketua DPR Ade menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara tadi pagi menyampaikan surat pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri. Saat ini, Tito menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Setelah ada usulan dari Presiden Jokowi, Ade mengatakan Komisi III DPR akan segera melakukan fit and proper tes. "Saya sudah berkomunikasi dengan komisi III, mengenai kapan, tentu akan dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat pimpinan fraksi penggantu Bamus esok hari," ujarnya, di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, membenarkan soal penunjukkan Tito tersebut. "Memang benar, hari ini, 15 Juni, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR. Nama yang diajukan adalah Komjen Tito Karnavian," ujar Johan, melalui pesan elektronik kepada awak media.

Keputusan Presiden Jokowi memilih Tito mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Anggota Komisi III DPR MAsinton Pasaribu menghormati keputusan Presiden Jokowi. "Kami menghormati pilihan Presiden, kemudian tinggal menunggu jadwal DPR untuk mengagendakan fit and proper tes," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 16 Juni 2016.

Menurut Masinton, Tito memiliki kinerja yang bagus di dunia kepolisian. Ia menilai Tito juga memiliki prestasi bagus. "Tito pernah dua kali mengalami kenaikan pangkat secara istimewa, dia juga berprestasi dalam penangkapan Tomi Soeharto dan penangkapan teroris," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, juga mendukung keputusan Presiden. Apalagi, calon yang diusulkan adalah Tito yang memiliki latar belakang baik saat menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala BNPT. "Dukung apapun keputusan Presiden," ujarnya.

Dadang menilai, Jokowi pasti sudah mempertimbangkan segala hal sebelum memilih Tito sebagai calon Kapolri. Apalagi, kata Dadang, dia mendengar Komisi Kepolisian nasional tidak memasukkan Tito sebagai calon Kapolri.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang mengatakan bahwa partainya mendukung keputusan Presiden Jokowi. "Itu hak penuh Presiden, tentu kita dukung. PDI-P kan partai pendukung utama Presiden," ujarnya, di gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2016.

Menurut dia, keputusan Presiden itu adalah terobosan bagi institusi kepolisian yang selalu polemik angkatan. "Tentu kami mau agar istilah angkatan di Polri ini dihilangkan saja, itu membuat blok di Polri," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komjen Badrodin Haiti yang saat ini menjabat Kepolri mengaku senang dengan keputusan Presiden Jokowi memilih Tito sebagai calon penggantinya. "Ya senang aja saya. Memang kenapa? Boleh kan bahagia hehehe," ujar Badrodin, saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 15 Juni 2016.

Badrodin menilai kualitas Tito tidak perlu diragukan lagi. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari karirinya yang cepat berkembang dan kinerjenya di Polda Metro Jaya. Ia mengaku sudah menyampaikan kelebihan-kelebihan Tito kepada Presiden Jokowi sebelumnya.

"Sekarang ini era kompetisi. Siapa yang unggul, dia yang dapat," ujar Badrodin. "Saya pikir semua mengakui keunggulannya. Coba lihat bagaimana dia memimpin Polda Metro Jaya. Saya lihat enggak susah memilih dia."

Tito merupakan angkatan 1987. Sebelumnya beberapa senior di atasnya sesama bintang tiga berseliweran muncul sebagai kemungkinan calon Kapolri, seperti Wakapolri Budi Gunawan (angkatan 83) Kepala BNN Budi Waseso (angkatan 84), dan Irwasum Dwi Priyatno (angkatan 82).

Meski Tito melewati sejumlah Jenderal Kepolisian yang lebih senior, menurut Badrodin, hal itu tidak akan menjadi menimbulkan gejolak di tubuh Polri. "Saya jamin tidak akan ada gejolak," ujarnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa usia Komjen Tito yang relatif masih sangat muda tidak akan mengganggo kekompakan Polri. "Tidak akan menimbulkan konflik. Kami Polri tetap bekerja secara kompak," ujarnya, di kantornya, Rabu, 15 Juni 2016.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan, sependapat dengan Boy. Menurut dia, terpilihnya Tito sebagai calon Kapolri tidak akan menjadi maslaah. Sebab, kata dia, Tito merupakan sosok yang pintar membawa diri dengan sangat baik di kalangan senior maupun junior Polri.

"Ini seperti Kapolri Badrodin Haiti yang merupakan angkatan 1982, tapi banyak anak buahnya dari lulusan Akpol (Akademi Polisi) 1981," ujar Edi.

ISTMAN MP | DEWI SUCI RAHAYU | HUSSEIN ABRI YUSUF | ARKHELAUS W. | PRADITYO ADI | ABDUL AZIS | RINA W

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

7 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

22 jam lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

23 jam lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

5 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.