Mabes Polri Tanggapi Ide Perpanjangan Masa Jabatan Badrodin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Pol Haiti memberikan ucapan selamat kepada Kabareskrim baru Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto, seusai upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat Polri, di Mabes Polri, Jakarta, 31 Mei 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Kapolri Jenderal Badrodin Pol Haiti memberikan ucapan selamat kepada Kabareskrim baru Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto, seusai upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat Polri, di Mabes Polri, Jakarta, 31 Mei 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan Polri menyerahkan keputusan penggantian Kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo. Boy menuturkan, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah Jenderal Badrodin Haiti akan diganti atau diperpanjang.

    Boy menyatakan, sejauh ini, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri belum membahas secara formal nama calon Kepala Polri yang akan diajukan ke Presiden. "Secara khusus memang belum dibahas. Artinya, tidak ada hal yang detail berkaitan dengan pengusulan dari internal kami," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

    Kendati demikian, Boy membenarkan adanya pembahasan secara informal nama yang digadang-gadang akan diserahkan ke Presiden. Menurut Boy, Polri tetap perlu menyiapkan nama calon yang akan diusung untuk berjaga-jaga jika Presiden meminta.

    Disinggung soal kemungkinan perpecahan internal jika Badrodin diperpanjang, Boy membantah. "Bagi kami, yang penting menjalankan tugas. Saya rasa, internal kami cukup solid. Itu terus kami pelihara," katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi masih mengkaji dua opsi, yakni menunjuk Kapolri baru atau memperpanjang masa jabatan Badrodin yang akan pensiun pada akhir Juli. Meski begitu, Pramono menegaskan, Presiden tidak akan asal memilih keputusan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

    Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Institusi Polri, diatur batas maksimal umur anggota Polri, yakni 58 tahun. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 memungkinkan perpanjangan masa jabatan anggota Polri hingga 60 tahun asalkan memiliki keahlian khusus dan tenaganya dibutuhkan instansi Polri.

    Adapun kesembilan keahlian khusus itu di bidang identifikasi, laboratorium forensik, komunikasi elektronika, sandi, penjinak bahan peledak, kedokteran kehakiman, pawang hewan, penyidikan kejahatan tertentu, serta navigasi laut atau penerbangan.

    INGE KLARA SAFITRI

    Baca juga:
    Ssst…Inilah Elemen Rahasia Penentu Calon Juara Euro 2016
    Begini Asal Usul Hooligan Rusia Versus Inggris


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.