Bambang Soesatyo: Anggaran Komisi Yudisial Tidak Perlu Dipotong  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Komisi Yudisial, Jakarta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan Komisinya akan mengupayakan agar tidak dilakukan pemotongan anggaran bagi Komisi Yudisial.

    Menurut Bambang, kalaupun harus dipotong, tidak besar. "Tapi nanti tergantung di Banggar (Badan anggaran) dan pemerintah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016.

    Bambang mengatakan pemerintah bisa saja beranggapan anggaran bagi Komisi Yudisial tidak mendesak. Namun, bagi Komisi Yudisial bisa saja anggaran tersebut dibutuhkan. "Kalau perlu, tidak ada pemotongan," tuturnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Danang Wijayanto merasa keberatan dengan rencana pemotongan anggaran bagi Komisi Yudisial. Rencananya anggaran Komisi Yudisial akan dikurangi 25,8 persen, yaitu dari Rp 148,8 miliar menjadi Rp 110,3 miliar.

    Menurut Danang, alokasi anggaran terbesar bagi Komisi Yudisial adalah perjalanan dinas guna melakukan pengawasan terhadap para hakim di berbagai daerah di Indonesia. "Tapi instruksi Menteri Keuangan pemotongan adalah anggaran perjalanan dinas, itu akan menyulitkan tugas kami,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa pekan lalu.

    Bambang bisa memahami kebijakan pemerintah melakukan pemotongan anggaran karena berkaitan dengan kondisi keuangan negara saat ini. Hampir semua lembaga dan kementerian, anggarannya dipotong 10 persen. Namun, beberapa lembaga penegak hukum justru ada yang mendapat bonus anggaran, seperti Badan Narkotika Nasional. "Sebetulnya tidak sepenuhnya benar pemotongan," tuturnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.