INFO BANDUNG - Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan memperkuat jaminan keamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Barat. "Salah satu caranya dengan membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) TKI," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara buka puasa bersama dengan ratusan TKI di Kantor Konsulat Jendela RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi dalam kunjungannya pekan lalu.
Menurut Aher, sapaan akrab Gubernur, salah satu pemicu permasalahan TKI adalah tidak tertegrasinya prosedur perizinan. "Mulai tahun ini Pemprov akan membentuk Samsat yang mengurus seluruh perizinan bagi calon TKI,” ujar Aher.
Baca Juga:
Samsat akan diisi oleh seluruh unsur terkait, diantaranya dinas teknis terkait di tingkat kabupaten dan provinsi, BNP2TKI, Kantor Imigrasi di masing-masing daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga proses seleksi bagi calon TKI akan lebih selektif. ‘’Tujuannya untuk memberi kepastian keamanan bagi TKI agar ketika bekerja di luar negeri tidak mengalami kesulitan dan masalah,’’ kata Aher.
Dengan adanya sistem ini, lanjut Aher, seluruh praktik percaloan yang rentan menjerumuskan TKI akan terkikis. ‘’Selama ini sulit memisahkan antara sponsor yang memfasilitasi TKI dengan pelaku perdagangan orang,” ujar dia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Ferry Sofwan menambahkan, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI hingga Perda Provinsi Jabar No. 9/2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jabar. ‘’Tahun ini, kami akan implementasikan seluruh payung hukum itu secara maksimal,’’ ujar Ferry.
Baca Juga:
Kantor Samsat TKI di masing-masing daerah akan didirikan. Saat ini, ada sembilan kabupaten yang siap menyediakan dan mendirikan kantor Samsat TKI, diantaranya Indramayu, Purwakarta, Cirebon dan Cianjur.
Pada tahun 2015, jumlah TKI asal Jawa Barat mencapai 41.920 orang yang bekerja disektor informal, dan 21.109 orang yang bekerja di sektor formal. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari 2014 dimana terdapat 69.248 orang yang bekerja di bidang informal dan 35.356 orang di sektor formal. Sebagian besar TKI asal Jabar ini tersebar di negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.
TKI Center
Sebelumnya, pada pertemuan Gubernur Ahmad Heryawan dengan KPK, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Sate pada Jumat, 11 Maret 2016 menyatakan, bahwa saat ini Jabar tengah membentuk pusat pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat, yaitu TKI Center.
"TKI Center ini bisa menjadi tempat pelayanan, mulai dari urusan perizinan dan tempat pelatihan. Jika para TKI pulang, diarahkan untuk dilatih usaha mandiri atau kewirausahaan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Ferry Sofwan Arif. (*)
