Ikuti Saran Inggris, Ridwan Kamil Bikin Lembaga PPP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Menurut Ridwan Kamil setiap habis bersepeda, moodnya selalu segar walaupun sedang diimpit oleh problematika yang ruwet. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Walikota Bandung, Ridwan Kamil berpose dengan sepedanya di ruang kerja, Balaikota Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. Menurut Ridwan Kamil setiap habis bersepeda, moodnya selalu segar walaupun sedang diimpit oleh problematika yang ruwet. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.COBandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku bakal berfokus menggandeng pihak swasta melalui kerja sama public-private partnership (PPP) untuk membangun segala macam infrastruktur di Kota Bandung. Pembangunan infrastruktur menelan biaya besar.

    "Tanpa PPP, mimpi Kota Bandung susah dicapai karena dana kita segitu-gitunya. Makanya, sehebat-hebatnya Wali Kota Bandung, tidak akan bisa mengejar mimpi panjang," kata Ridwan Kamil di rumah dinasnya, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Senin, 13 Juni 2016.

    Ridwan Kamil menjelaskan, pihaknya telah berkonsultasi dengan pemerintah Inggris sebagai negara maju yang telah menerapkan sistem PPP untuk membangun segala macam infrastruktur. Salah satu saran untuk pemerintah Kota Bandung dari pemerintah Inggris adalah membuat pusat PPP.

    "Rekomendasi dari pemerintah Inggris, Bandung harus punya PPP Center. Jadi nanti kalau ada investor, tidak perlu ke Wali Kota Bandung. Cukup datang saja ke PPP Center, tinggal pilih mau shopping proyek apa," ujarnya.

    Dengan keberadaan PPP Center, ujar Kang Emil, proses pembangunan infrastruktur megah di Kota Bandung bisa cepat terwujud. Selain itu, dengan PPP Center, proses lelang menjadi lebih transparan dan terhindar dari proses suap menyuap. "Kalau PPP Center itu tidak ada, yang terjadi adalah lobi-lobi Wali Kota, lobi-lobi panjang dan melelahkan, dan jadi fitnah," ujarnya.

    Untuk mewujudkan PPP Center, Ridwan Kamil akan membuka perekrutan tenaga profesional non-PNS untuk ahli-ahli dalam bidang hukum, bisnis, marketing, manajemen, hingga ahli lelang. Menurut pria lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, ini, payung hukum untuk PPP center sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). "Dalam dua bulan harus terbentuk. Leading sector-nya nanti Bappeda," katanya.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.