Razia Ibu Penjual Makanan, Menteri Tjahjo: Jangan Sok Berkuasa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tindakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menertibkan seorang penjual makanan di Serang, Banten, berlebihan. "Tugas Satpol PP harus simpatik mengutamakan penyuluhan," kata Tjahjo melalui pesan pendek di Jakarta, Ahad, 12 Juni 2016.

    Menurut Tjahjo, dalam penertiban, Satpol PP harus bersikap simpati dan mengedepankan penyuluhan. "Jangan over acting, sok berkuasa. Meskipun harus ditertibkan, harus manusiawi," ucap Tjahjo.

    Tjahjo juga telah meminta pemerintah daerah menegur petugas tersebut. Pelaksanaan keputusan dan instruksi kepala daerah, ujar dia, harus mengedepankan penyuluhan dan tidak menimbulkan ketidaksimpatian masyarakat terhadap pemerintah daerah.

    Tjahjo menyarankan pemerintahan pusat dan daerah introspeksi. Terkait dengan warung makan yang buka selama bulan Ramadan, Tjahjo mengingatkan penjual agar tidak membuka warungnya secara mencolok atau menutup dengan tirai. "Apa pun perlu menjaga toleransi masyarakat yang beragam," ujarnya.

    Pada Jumat, 10 Juni 2016, seorang ibu di Serang, Banten, terlihat menangis dalam sebuah video yang ditayangkan salah satu stasiun televisi. Ibu tersebut menangis karena makanan yang ia jajakan disita Satpol PP. 

    Saksikan videonya: Tetap Buka Saat Puasa, Satpol PP Sita Makanan Milik Pedagang

    Dwika Putra, netizen yang aktif di sosial media, kemudian berinisiatif menggalang dana untuk membantu ibu pemilik warung tersebut. "Saya terpikir untuk membantu hanya karena tidak tega melihat si ibu bersedih," kata Dwika Putra saat dihubungi Tempo, Sabtu kemarin.

    ARKHELAUS WISNU | TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa