Jokowi Jarang Dikritik, SBY: Pers Tak Seganas Dulu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menggelar acara buka bersama di kediamannya, Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. Isu Ekonomi dan Hukum menjadi bahasan SBY pada acara ini. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa tercengang melihat perubahan pers saat ini. Menurut dia, pers sekarang tidak mengkritisi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seganas saat era kepemimpinannya.

    "Dulu, tiada hari tanpa kritik ke pemerintah atau saya pribadi," katanya di Cikeas, Jumat, 10 Juni 2016. SBY menambahkan, kritik kepadanya saat itu bahkan sering berlebihan dan disertai sinisme yang tinggi.

    Menurut mantan Presiden Indonesia keenam ini kondisi sekarang tidak baik bagi demokrasi, sebab pers absen dan nyaris diam mengkritisi pemerintah. SBY berujar pers seharusnya mengontrol ketat pemerintahan agar bisa terus berjalan. "Jika saya bertahan sepuluh tahun, antara lain disumbang pers yang kritis," katanya.

    Selain mengkritisi pers saat ini, SBY juga memberikan kritiknya pada enam isu nasional lainnya, seperti kondisi ekonomi, sosial, penegakan hukum, kedaulatan partai politik, posisi TNI dan Polri, hingga isu kebangkitan komunisme. Hal ini ia sampaikan dalam refleksi Ramadan yang dibacakan di kediamannya setelah mengumpulkan para pengurus DPP Partai Demokrat dalam acara buka puasa bersama.

    Selain kritikan, SBY juga memberikan pujiannya bagi pemerintah Jokowi-JK. Ia menilai pemerintah saat ini mampu menjaga situasi keamanan dan stabilitas politik dalam keadaan baik. SBY mengapresiasi pula kurangnya pengangguran dan sikap Jokowi yang tidak mengobral janji baru.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.