Ketua MPR: Adili Soeharto Secara In-absentia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua MPR Hidayat Nurwahid ingin bekas presiden Soeharto tetap diseret ke meja hijau. “Kalau dia tak mungkin hadir di persidangan, cara in-absentia lebih mendekati keadilan,” katanya dalam dialog dengan tokoh gabungan lembaga swadaya masyarakat Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (Gemas) di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR, Jakarta, hari ini.Hidayat membantah bahwa ia setuju proses hukum atas Soeharto dihentikan. Bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu pun menyayangkan sikap Kejaksaan Agung yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara tujuh yayasan Soeharto. Hidayat juga membantah bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/1998, Nomor VIII/2001, dan Nomor I/2003 tentang Pemberantasan KKN yang memerintahkan pengusutan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya sudah tak berlaku. Namun, ketika tokoh Gemas, Johnson Panjaitan, meminta MPR menegakkan wibawa keputusannya, Hidayat menyatakan MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tak berwenang lagi. Raden Rachmadi

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.