Partai Golkar Dukung Presiden Rasionalisasi Pegawai Negeri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan partainya mendukung  rencana pemerintah merasionalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Setya menganggap langkah Presiden Joko Widodo tersebut tepat.

    "Masalah PNS (pegawai negeri sipil) kami dukung,. Apresiasi kepada Presiden Jokowi, yang mempertimbangkan berhentinya secara alamiah," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Juni 2016.

    Namun, Setya mengingatkan agar kualitas PNS harus menjadi pertimbangan kebijakan rasionalisasi. Menurut dia, pemerintah sebaiknya mulai meningkatkan kualitas PNS dari sektor pendidikan. PNS sebaiknya dibekali keterampilan tertentu. Setya juga mengingatkan rasionalisasi akan berdampak bagi masyarakat dan mempengaruhi kondisi ekonomi.

    Presiden Joko Widodo mengatakan rasionalisasi secara alami untuk efisiensi belanja pegawai.
    "Artinya, misalnya 1 tahun pensiun 120 ribu, pada tahun ke 5, pemerintah hanya menerima 60 ribu pegawai. Nanti akan berkurang banyak sekali," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 7 Juni 2016.

    Menurut Presiden, rasionalisasi tersebut dilakukan untuk mencapai visi kualitas dan belanja pegawai yang lebih efisien.  Rasionaliasi PNS tidak dapat selesai dalam jangka waktu satu tahun.  Konsep simulasi rasionalisasi PNS diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Yuddy Chrisnandi belum diputuskan untuk dilaksanakan. "Tapi memang itu rencana dan konsep dari Menpan memang belum saya terima. Tetapi kira-kira arahnya seperti itu," kata Jokowi.

    Yuddy mengatakan, jika pemerintah tidak mengendalikan belanja pegawai maka pengeluaran untuk itu akan terus membengkak. Rasionalisasi untuk menghindari kerugian negara akibat belanja pegawai hingga berpotensi menyebabkan kegagalan negara. "Karena pengadaan 1 orang pegawai akan menambah belanja pegawai dan belanja modal. Padahal yang perlu ditekankan ini adalah belanja modalnya," kata Yuddy.

    "Kami mensimulasikan bahwa jumlah pegawai negeri sipil Indonesia ini kira-kira 1,5 persen dari jumlah penduduk dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi," kata Yuddy.
    Yuddy menjelaskan jika jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang, maka total jumlah PNS yang dirasa memadai untuk melayani masyarakat adalah sekitar 3,5 juta orang. Jumlah PNS saat ini mencapai 4,5 juta orang.

    DANANG FIRMANTO | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.