Anies: Anggaran Berkurang Rp 6,5 Triliun Tidak Korbankan Program Prioritas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat memberikan arahan kepada sejumlah siswa menengah kejuruhan dalam peringatan Hari Film Nasional (HFN) di SMK Negeri 57 Jakarta, 29 Maret 2016.  TEMPO/Nurdiansah

    Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat memberikan arahan kepada sejumlah siswa menengah kejuruhan dalam peringatan Hari Film Nasional (HFN) di SMK Negeri 57 Jakarta, 29 Maret 2016. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan berkurangnya anggaran pendapatan belanja negara (APBN) perubahan 2016 yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kebudayaan tidak akan mengorbankan atau mengurangi program-program yang menjadi prioritas.

    "Posisi pemerintah adalah mengawal keputusan Bapak Presiden bahwa karena kondisi perekonomian dan lain-lain, anggaran belanja negara dikurangi," ujarnya, Kamis, 9 Juni 2016.

    Program prioritas diamankan karena jumlah anak usia sekolah bertambah dan kualitas pendidikan harus meningkat. Sedangkan,  semua kegiatan yang sifatnya ekspansi pendukung, seperti pembangunan gedung baru dan rencana membuat pusat-pusat pelatihan, tahun ini akan ditunda. “Kebijakan mengurangi anggaran dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan,” katanya.

    Anies menuturkan pengurangan anggaran disesuaikan dengan APBN-P. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkurang, dari Rp 49,2 triliun menjadi Rp 42,7 triliun. Anies memastikan pengurangan anggaran berjumlah Rp 6,5 triliun tersebut. “Secara total mengalami pengurangan, tapi kita dapat efisienkan,” tuturnya.

    Anies menjelaskan, penyesuaian anggaran ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menata dana pendidikan dan kebudayaan agar lebih baik. “Kami berharap dapat menggunakan anggaran seefisien mungkin dan penggunaan anggaran yang tidak terlalu diperlukan bisa dikurangi,” katanya.

    ABDUL AZIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.