Korpri: Rasionalisasi Tingkatkan Kualitas Aparatur Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai negeri sipil (PNS) bermain telepone genggam saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    Pegawai negeri sipil (PNS) bermain telepone genggam saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh meminta aparatur sipil negara (ASN) tak risau menghadapi wacana rasionalisasi pegawai. Ia mengatakan langkah pengurangan pegawai bertujuan meningkatkan kualitas ASN di seluruh Indonesia. 

    "Saya imbau semua PNS tidak perlu khawatir," kata Zudan setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 9 Juni 2016. Dalam pertemuan itu, Zudan menuturkan pegawai yang kurang bagus akan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. 

    Bila penempatan pegawai dinilai tidak pas, akan ditinjau ulang. Presiden, ujar Zudan, berpesan kepada semua ASN agar tetap tenang dan bekerja dengan baik. Zudan menerangkan, rasionalisasi merupakan negative growth. Ia mencontohkan, bila ada 100 ribu ASN yang pensiun setiap tahun, pengangkatan baru tidak lebih dari 50 persen.

    Dengan demikian, kalau setiap tahun jumlah pegawai berkurang, anggaran pemerintah pun akan semakin kecil untuk belanja pegawai. "Jadi efisiensi bisa dilakukan secara alamiah," ucap Zudan.

    Dalam pertemuan yang didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi itu, Korpri nantinya diajak merumuskan kebijakan ASN. Zudan mengapresiasi langkah tersebut lantaran sudah seharusnya Korpri ikut merumuskan kebijakan mengenai pegawai. 

    Dalam hal rasionalisasi misalnya, total jumlah penduduk tidak menjadi indikator satu-satunya dalam menentukan jumlah ASN yang ideal. Zudan mengatakan ada indikator lain, seperti luas wilayah dan kebutuhan kementerian atau lembaga. Untuk mencari angka yang pas, Korpri sedang memetakan jumlah pegawai yang ideal. 

    Saat ini total aparatur sipil negara sebanyak 4,4 juta orang. Dari simulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Indonesia membutuhkan 3,5 juta pegawai saja untuk memberikan pelayanan publik. Ditargetkan, pada 2019, jumlah ASN bisa berkurang hingga 1 juta secara alamiah. 

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.