Menteri Siti Tak Mau Asal Terima Bantuan Singapura  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk menerima pembaruan paket bantuan penanganan kebakaran hutan yang ditawarkan Singapura. Menurut dia, bantuan semacam itu harus mengikuti aturan main yang berlaku di kawasan ASEAN.

    "Itu ada aturan mainnya di ASEAN. Jadi, tidak ada pekerjaan ataupun bantuan untuk kebakaran hutan yang bilateral," kata Siti, seusai pembukaan acara Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan, Kamis, 9 Juni 2016, di Jakarta Convention Center, Jakarta.

    Menurut Siti, tawaran bantuan Singapura harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan yang berlaku di ASEAN. "Karena itu, tidak betul apabila dikatakan ada kerja sama bilateral secara khusus," kata dia. Lagi pula, dalam protokol yang berlaku, bantuan hanya bisa diberikan ketika suatu negara meminta dan dalam kondisi yang cukup darurat.

    Situs berita lokal Singapura, Channel News Asia, dua hari lalu memberitakan soal pembaruan paket bantuan pemerintah Singapura untuk Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan. Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura dalam rilisnya mengatakan pembaruan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Singapura yang lebih luas dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang kerap terjadi pada musim kemarau, selama Juni hingga Oktober.

    Untuk tahun ini, paket bantuan yang ditawarkan Singapura meliputi dua pesawat C-130 untuk mengangkut tim pemadam kebakaran Singapore Civil Defense Force (SCDF), satu tim SCDF yang memberikan penilaian dan perencanaan bantuan dalam pemadaman kebakaran hutan, satu pesawat C-130 untuk operasi hujan buatan, dan gambar satelit terkait dengan api dan koordinat lokasi kebakaran beresolusi tinggi.

    Siti mengatakan dirinya belum mengetahui apakah surat tawaran itu sudah dilayangkan ke kementeriannya. "Nanti saya cek dulu," kata dia.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan bahwa tahun lalu pemerintah juga banyak mendapat tawaran bantuan. Jika benar-benar dibutuhkan, tawaran itu diterima. Namun dia mengingatkan negara tetangga untuk memahami penanganan kebakaran hutan tidak semudah yang mereka perkirakan. "Tidak semudah apa yang teman-teman di ASEAN mengira," ujar Kalla.

    Meski begitu, kata Kalla, kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia memang membutuhkan upaya bersama. "Jangan lupa, selalu saya katakan, kenapa perlu upaya bersama? Karena kalau udara bersih dari hutan dinikmati semua orang, termasuk di Asia, Singapura. Jadi, kalau rusak, juga harus sama-sama memperbaiki," kata Kalla.

    AMIRULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.