Soal Calon Kapolri, Hasto: Tunggu Saja, Ya!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - PDI perjuangan masih belum mengungkap nama pejabat tinggi Polri yang dipilih apabila Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pensiun. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bahkan enggan menjelaskan ihwal pergantian Kepala Polri.

    "PDIP sekarang urus persiapan pilkada aja," kata Hasto saat ditemui seusai peringatan seribu hari meninggalnya Taufik Kiemas di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juni 2016.

    Tempo kembali menanyakan siapa calon Kepala Polri yang akan diusung PDIP. Tapi Hasto kembali menegaskan pernyataannya. "PDIP mengusung calon gubernur dan calon bupati. Itu yang kami persiapkan," tuturnya sambil berlalu ke arah mobil, kemudian pergi.

    Tempo kembali berusaha mempertanyakan sikap PDI Perjuangan. Sembari menutup pintu mobilnya dari dalam, Hasto menjawab,  "Nantilah kita lihat, ya."

    Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti memasuki masa pensiun, Juni ini. Hingga kini, Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan memperpanjang masa jabatan Badrodin atau tidak. Sedangkan Komisi Kepolisian Nasional menyatakan semua perwira tinggi bintang tiga direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala Polri. Nama-nama itu sudah dirembuk di kantor Kompolnas, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan.

    Tiga nama disebut-sebut menjadi calon kuat. Mereka adalah Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso.

    BAGUS PRASETIYO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.