Harga Pangan Melonjak, Menteri Lembong Dicecar DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR, yang membidangi perindustrian dan perdagangan, mengkritik kinerja Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong saat rapat anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016. Dewan mempertanyakan harga bahan pokok yang terus naik pada Ramadan ini.

    “Dengan harga pangan yang memang sudah luar biasa, tolong jelaskan, apa yang dikerjakan Pak Menteri? Sebetulnya, bapak ini bekerja untuk rakyat apa membokongi rakyat?” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Boyolali, Solo, dan Sukoharjo, Endang Srikarti Handayani, di ruang rapat gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.

    Menteri Thomas menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI yang diagendakan digelar pukul 13.30. Sebanyak 34 anggota dewan dari sepuluh fraksi menghadiri rapat dengar pendapat ini.

    Semula, rapat akan membahas sejumlah perubahan dalam APBN 2016. Namun, kemudian, Endang menyoroti harga bahan makanan pokok yang melambung saat Ramadan. Ia juga menanggapi sikap Menteri Lembong yang dinilai sombong oleh masyarakat di daerah pemilihannya. “Pak Menteri ini kurang bijaksana dan sombong sekali,” tuturnya. “Selalu membuntuti Presiden. Seharusnya kan Bapak menjadi yang dibutuhkan rakyat, bukan ngintil Presiden.”

    Sejumlah anggota dewan mengeluarkan reaksi beragam menanggapi komentar Endang. Sejumlah anggota tampak tersenyum, sedangkan sebagian lainnya diam saja.

    Menteri Lembong menjawab akhir-akhir ini ia menghadapi tantangan luar biasa di sektor pangan, terutama terhambatnya distribusi dan ketersediaan pangan. Akibat hambatan itu, harga pangan terus melonjak. “Kalau diperkenankan, kami akan menyelesaikan. Pasti ini sangat membantu,” kata dia.

    (Baca:Darmin: Pemerintah Berupaya Menjaga Harga Pangan)

    Adapula anggota dewan yang mengkritik pernyataan Menteri Lembong mengenai “ekspor orang”.  Anggota dewan itu adalah politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Pernyataan Menteri Lembong ini disampaikan saat ia menghadiri rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), 1 Juni lalu.  Rieke keberatan tentang pernyataan yang dibacakan oleh Menteri Lembong. Rieke menganggap, Menteri Lembong menyamakan orang dengan barang, sehingga lebih dekat maknanya dengan human traficking.

    Menteri Lembong dalam forum rapat dengar pendapat itu meralat pernyataannya. Dia meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan atas pernyataannya mengenai “ekspor orang” itu.

    (Baca: Menko Rizal Klaim Tol Laut Mampu Turunkan Harga Komoditas)

    DESTRIANITA KUSUMASTUTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.