Kasus Suap Pengadilan, KPK Berharap Sopir Nurhadi Kooperatif  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plh. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memberi keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 24 Mei 2016. Ketua PN Kepahiang, Janner Purba diduga terlibat suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu. ANTARA/Rosa Panggabean

    Plh. Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati memberi keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan di Bengkulu, di gedung KPK, Jakarta, 24 Mei 2016. Ketua PN Kepahiang, Janner Purba diduga terlibat suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus penyalahgunaan honor Dewan Pembina RSUD Bengkulu. ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Yuyuk Andriati Iskak, mengimbau Royani, sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, bersikap kooperatif dalam proses penyidikan kasus suap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Kehadiran Royani dinilai penting karena ia diduga mengetahui perkara suap yang melibatkan Nurhadi. "Jadi kami imbau Royani membantu proses penegakan hukum agar bisa lebih cepat dan lancar," kata Yuyuk di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.

    KPK ingin Royani hadir di pemeriksaan sebagai saksi. Namun, Yuyuk berujar, pihaknya belum mengetahui keberadaan Royani. "Kami mau yang bersangkutan tahu bahwa ini untuk kepentingan proses penegakan hukum," tuturnya.

    Dalam kasus penyuapan tersebut, KPK mencokok Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan seorang swasta, Doddy Aryanto Supeno. Keduanya ditangkap karena diduga melakukan praktek suap untuk mempengaruhi pengajuan peninjauan kembali perkara grup Lippo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya indikasi keterlibatan Nurhadi. Beberapa waktu lalu, KPK menggeledah rumah Nurhadi. Hasilnya, ditemukan dokumen yang diduga memuat perkara grup Lippo dan sejumlah duit dalam berbagai mata uang.

    Menghilangnya Royani dinilai mengganggu proses penyelidikan. Royani sudah dua kali dipanggil KPK. KPK menduga, Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang berkasus di MA.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.