190.960 Rumah Warga di Nusa Tenggara Timur Tidak Layak Huni

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein

    TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak 190.960 rumah milik warga di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak layak huni. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT Andre Koreh saat rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kupang, Rabu, 8 Juni 2016.

    Berdasarkan kajian Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman NTT, rumah layak huni versi mereka, terutama di pedesaan, seharusnya berukuran 7 x 9 meter persegi. Dindingnya setengah tembok, beratap seng, serta berlantai semen. Namun, kenyataannya, masih banyak yang berdinding gedek atau bambu, beratap rumbai, dan berlantai tanah.

    “Pada 2016, Satuan Kerja Perumahan Dinas Pekerjaan Umum NTT berencana merehabilitasi 2.000 unit rumah dengan dana stimulan Rp 15 juta per rumah,” kata Andre.

    Wakil Bupati Timor Tengah Utara Aloysius Kobes mengatakan di daerahnya ada 30.046 rumah tidak layak huni. Jika dihitung dalam jangka waktu 5 tahun, sekitar 6.000 unit rumah harus direhabilitasi per tahun. Ia mengusulkan kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya supaya pemerintah daerah bisa menggunakan dana desa untuk membiayai rehabilitasi rumah.

    Aloysius menyadari, berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dana desa tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah warga. Namun daerahnya tidak punya anggaran. “APBD kami sangat terbatas,” ujarnya.

    Bupati Timor Tengah Selatan Paulus Mella juga berharap bisa menggunakan dana desa untuk merehabilitasi rumah warga. Di daerahnya, 48 persen dari 484 keluarga menempati rumah tidak layak huni. “Kami mengharapkan dukungan pemerintah pusat,” ucapnya.

    Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan akan berkonsuiltasi dengan pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Ia mengakui dana desa hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. “Dalam waktu dekat, saya akan menyurati kementerian terkait.”


    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.