Ketua Komisi Hukum DPR Sebut BG dan Buwas Calon Kuat Kapolri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, mengikuti Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaikkan pangkat Kapolda Papua Paulus Waterpauw. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Dari kiri: Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, mengikuti Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menaikkan pangkat Kapolda Papua Paulus Waterpauw. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menilai Komisaris Jenderal Budi Waseso dan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pantas menggantikan Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

    "Dua nama ini tidak diragukan kapabilitasnya," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.

    Menurut Bambang, baik Budi Gunawan maupun Budi Waseso akhir-akhir ini sangat menonjol di kepolisian. Namun, ia menegaskan siapa yang akan dipilih menjadi Kapolri tetap merupakan keputusan Presiden Joko Widodo.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan bisa saja Presiden Jokowi memilih jenderal berbintang dua untuk menjadi Kapolri. "Dulu seperti naiknya Timur Pradopo," katanya.

    Namun, kata Bambang, tak tertutup kemungkinan Presiden memperpanjang masa jabatan Badrodin Haiti. Menurut Bambang, jika kebijakan tersebut diambil Presiden, harus terlebih dahulu dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). "Ini untuk menghindari gugatan," ujarnya.

    Bambang meyakini perpanjangan atau pergantian Kapolri saat ini tinggal menunggu waktu. Ia mengatakan tinggal melihat satu pekan ke depan apakah Presiden Jokowi akan memberikan nama pengganti Badrodin ke Komisi Hukum. “Kalau belum ada, kami menduga diperpanjang,” ucapnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.