Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 8,9 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jendral Badrodin Haiti melantik 10 Perwira Tinggi Polri di Gedung Rupatama, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016. TEMPO/Abdul

    Kapolri Jendral Badrodin Haiti melantik 10 Perwira Tinggi Polri di Gedung Rupatama, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016. TEMPO/Abdul

    TEMPO.COJakarta - Kepolisian RI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 8,939 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Pengajuan itu disampaikan saat rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.

    Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi memaparkan alokasi rencana penggunaannya dalam rapat dengan DPR membahas APBN-P 2016. Sebanyak Rp 1,925 triliun di antaranya digunakan untuk pemberantasan terorisme.

    "Perkembangan teroris di Indonesia semakin meningkat, dipicu meluasnya jaringan ISIS di berbagai negara," kata Arif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016. 

    Arif menuturkan antisipasi terorisme harus menjadi prioritas kepolisian. Polri juga telah bersurat kepada Presiden pada 26 Januari lalu. Isinya, Polri membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka penguatan Detasemen Khusus 88 Antiteror, Korps Brigade Mobil, Korbrimob, dan Baintelkam Polri. Jumlahnya sama dengan anggaran yang diusulkan hari ini, Rp 1,925 triliun.

    Selain untuk penanganan terorisme, polisi membutuhkan dana Rp 7,014 triliun untuk kebutuhan prioritas Polri. Menurut Arif, anggaran ini berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya meningkatkan profesionalisme polisi dalam mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti konflik komunal, unjuk rasa anarkistis, dan kerusuhan massa.

    Arif menyebutkan komposisi anggaran Polri belum proporsional. Misalnya pada tahun anggaran 2014, anggaran Polri sebesar Rp 43,603 triliun. Dana ini dibagi menjadi belanja modal 10,56 persen, belanja barang 22,27 persen, dan belanja pegawai 67,18 persen.

    Lalu, pada 2015, anggaran Polri Rp 57,100 triliun dipakai untuk belanja modal 20,40 persen, belanja barang 23,59 persen, dan belanja pegawai 56,02 persen. Dana APBN Polri 2016 adalah Rp 73,002 triliun.

    "Tiga tahun terakhir, anggaran Polri rata-rata terserap untuk belanja pegawai, yaitu 58 persen," ucap Arif. Kondisi ini, kata dia, berpengaruh pada potret kinerja Polri. Menurut dia, tugas pokok dan fungsi polisi masih kurang didukung anggaran operasional belanja barang dan belanja modal.

    Ia berharap anggaran Polri pada APBN-P 2016 dapat mendekati komposisi anggaran ideal. Yaitu belanja pegawai 40 persen, belanja modal 30 persen, dan belanja barang 30 persen.

    Arif hadir di DPR bersama tujuh pejabat Polri dan jajarannya mewakili Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Badrodin tengah berada di Australia bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian. "Wakapolri juga melaksanakan tugas rapat di Istana Negara," tuturnya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kombatan ISIS asal Indonesia yang Terdeteksi di Suriah dan Irak

    Pada 2017, BNPT memperkirakan seribu lebih WNI tergabung dengan ISIS. Kini, kombatan asal Indonesia itu terdeteksi terserak di Irak dan Suriah.