Presiden Jokowi: Rasionalisasi Pegawai Negeri Dilakukan secara Alami

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema

    Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema "Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Melalui surat keputusan Presiden, Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Jokowi, rasionalisasi akan dilakukan secara alami dan ditargetkan bisa mengurangi hingga 1 juta ASN.

    "Rasionalisasi akan dilakukan alami," ucap Presiden Joko Widodo setelah menggelar rapat kerja pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016. Menurut Jokowi, kebijakan itu merupakan bagian dari efisiensi belanja pegawai.

    Jokowi mencontohkan sistem rasionalisasi alami, yakni jika dalam satu tahun ada 120 ribu ASN yang pensiun, penerimaan pegawai baru tidak akan lebih dari setengahnya. Secara teknis, ia menyerahkan mekanismenya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengaku saat ini tengah melakukan simulasi berapa jumlah ASN yang ideal untuk memenuhi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menurut Yuddy, dari hitungan awal, idealnya pegawai negeri di Indonesia sebesar 1,5 persen dari total jumlah penduduk. Dengan syarat, para pegawai didukung oleh teknologi.

    Maka, jika dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang, kebutuhan ASN diperkirakan sebesar 3,5 juta. Namun saat ini total jumlah ASN mencapai 4,5 juta pegawai. Menurut Yuddy, dengan skema yang diberikan Presiden Jokowi, hingga 2019 jumlah ASN yang berkurang hanya mencapai 500 ribu pegawai. “Masih lebih 500 ribu. Kalau dirasionalkan menjadi 3,5 juta," kata dia.

    Yuddy mengatakan kementeriannya kerap mendapat keluhan banyak ASN yang berkinerja buruk dan tidak disiplin. Pemerintah, kata Yuddy, tidak ingin mempertahankan pegawai yang tingkat disiplinnya rendah. Untuk menggambarkan masih rendahnya disiplin ASN, Yuddy menuturkan ada pegawai yang absen hingga 100 hari dalam setahun.

    Yuddy memastikan pegawai yang tidak produktif, tidak efisien, dan berkinerja rendah akan dirumahkan. Meski demikian, pemerintah akan tetap memenuhi hak-hak mereka sebagai pegawai. "Akan kami sampaikan di rapat kabinet dan keputusan akhir di Presiden," kata Yuddy.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.