Calon Kapolri Dinilai Tak Boleh Terkait Kekuatan Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Widodo Umar. TEMPO/Imam Sukamto

    Bambang Widodo Umar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menegaskan pentingnya beberapa kriteria mendasar dalam mencari pengganti Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. Salah satunya adalah independensi dari calon itu sendiri. "Jangan sampai ada calon yang memiliki indikasi ada hubungan secara politis dengan kekuatan politik tertentu," kata Bambang kepada Tempo, Senin, 6 Juni 2016.

    Bambang menyebutkan Kapolri bukanlah jabatan politik, melainkan jabatan teknis dalam kepolisian negara. Maka, jika ada calon kepolisian yang berasal atas dasar hubungan politis, maka dikhawatirkan akan ada intervensi. "Sedangkan polisi itu harus melindungi semua," kata Bambang.

    Tugas kepolisian, kata Bambang, harus mampu melindungi seluruh masyarakat, negara, dan pemerintah Indonesia. Karena itulah, kriteria calon Kapolri yang independen harus menjadi pertimbangan utama. "Dia harus hanya patuh pada hukum," kata Bambang.

    Bambang khawatir jika ada calon Kapolri yang terikat dengan hubungan politis maka ketika bekerja, ia akan patuh pada kekuasaan, partai, atau kelompok tertentu. Hal itu, kata Bambang, akan membuat Kapolri itu tidak objektif dan tidak dapat merangkul semua kalangan.

    Untuk itu, Bambang menegaskan siapapun nama yang masuk dalam bursa Trunojoyo-1, seharusnya berasal dari kalangan profesional. "Mereka harus betul-betul membangun polisi di Indonesia yang profesional dan yang baik untuk bangsanya," kata dia.

    Namun, Bambang enggan menyebutkan nama ccalon Kapolri yang dinilainya berafiliasi dengan kekuatan politik tersebut. Bambang hanya menegaskan bahwa proses seleksi akan menjadi penentu untuk memilih Kapolri yang baik. "Kalau proses dan penentuan kriteria itu subjektif, maka hasilnya juga akan tidak akan baik," kata dia.

    Dengan begitu, Bambang menuturkan, peran dari Komisi Kepolisian Nasional perlu diperhatikan untuk memberikan pengawasan dan masukan, di samping memberikan usulan,  kepada Presiden melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti). "Kalau ada embel-embel politik, bangsa ini tidak ada harapan untuk mendapatkan Kapolri yang independen," kata dia.

    LARISSA HUDA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.