Jadi Terpidana, Fuad Amin Akhirnya Dicopot dari Ketua DPRD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fuad Amin Imron menjalani sidang pembacaan amar putusan terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Oktober 2015. Fuad Amin Imron dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Gas Alam di Bangkalan Madura dari PT Media Karya Sentosa serta Tindak Pidana Pencucian Uang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Fuad Amin Imron menjalani sidang pembacaan amar putusan terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 19 Oktober 2015. Fuad Amin Imron dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Gas Alam di Bangkalan Madura dari PT Media Karya Sentosa serta Tindak Pidana Pencucian Uang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Bangkalan--Terpidana kasus korupsi Fuad Amin Imron akhirnya dicopot sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Bangkalan memilih nama Imron Rosadi untuk menempati kursi ketua Dewan.

    Imron sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi B atau Bidang Pertanian. "Iya benar, Imron ditunjuk partai jadi Ketua DPRD," kata Mohammah Sahri, Anggota Fraksi Gerinda DPRD Bangkalan, Senin, 6 Juni 2016

    Tidak hanya posisi ketua, kabarnya Gerindra juga akan merombak posisi ketua fraksi dan jabatan lain di komisi sebagai dampak penunjukan Imron Rosadi sebagai Ketua DPRD. Selain Wakil Ketua Komisi B, Imron juga dipecaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bangkalan. "Insyaallah, saya akan jadi Ketua Fraksi," ujar Sahri.

    Sekertaris DPRD Bangkalan Joko Supriono dan Wakil Ketua DPRD  Abdurrahman membenarkan Imron Rosadi akan menggantikan Fuad Amin yang kini mendekam di Rutan Salemba Jakarta karena divonis 18 tahun penjara atas perkara korupsi dan pencucian uang selama menjabat Bupati Bangkalan dua priode. "Saya sudah menerima surat dari Gerindra, soal Imron ditunjuk jadi ketua," kata Abdurrahman.

    Menurut Sekertaris Dewan, Joko Supriono, penetapan Imron Rosadi sebagai ketua akan digelar pada 9 Juni 2016 lewat sidang paripurna. "Baru penetapan, bukan pelantikan," kata dia.

    Sidang paripurna penetapan itu, tutur Abdurrahman, dilakukan atas saran Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Awalnya, dia mengaku usai menerima surat dari Gerindra. Surat itu kemudian dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur.

    Namun, belakangan gubernur menyatakan sebelum mengirim surat, DPRD Bangakalan harus menggelar sidang paripurna penetapan. "Meski sudah penetapan, Imron belum resmi jadi ketua," ujarnya.

    Lamanya proses penetapan Ketua Dewan, kata Abdurrahman, bukan untuk menjegal Imron. Semua proses itu, kata dia, harus dilalui karena amanah undang-undang. "Jatah Ketua Dewan itu hak Gerindra sebagai peraih kursi, siapa pun yang ditunjuk akan jadi ketua tapi ada prosesnya," ucap dia.

    MUSTHOFA BISRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Pembala Jatuh, Marc Marquez Jaya di Catalunya, Barcelona

    Marc Marquez memenangi seri ketujuh balapan MotoGP di Sirkuit Catalunya, Barcelona pada 16 Juni 2019 yang diwarnai jatuhnya empat pebalap unggulan.