Presiden Jokowi Terima Nama-nama Calon Kapolri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendengarkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2015 di Istana Negara, Jakarta, 6 Juni 2016. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah mengetahui nama-nama calon Kepala Polri pengganti Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang sebentar lagi pensiun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, usulan nama-nama itu sudah diterima Presiden Jokowi dan tinggal menunggu waktu kapan diputuskan untuk diumumkan.

    "Presiden sudah menerima, sudah membaca, sudah tahu, tanya Pak Presiden," ujar Pramono kepada wartawan di Istana, Senin, 6 Juni 2016.

    Hari ini, kabarnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menerima nama-nama calon Kapolri dari Kompolnas. Nama-nama itu, seperti sebelumnya, terdiri atas perwira-perwira polisi bintang tiga. Nama-nama calon itu kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

    Adapun status Kapolri saat ini tengah diperdebatkan karena dua hal, yaitu opsi penentuan lewat regenerasi atau perpanjangan masa jabatan. Jika perpanjangan jabatan dipilih, Badrodin Haiti akan menjadi Kapolri untuk dua tahun lagi.

    Sedangkan, jika regenerasi yang dipilih, akan ada tujuh orang komisaris jenderal yang bisa menjadi kandidat Kapolri. Beberapa di antaranya adalah Sestama Lemhanas Suhardi Alius, Kepala BNPT Tito Karnavian, Kalemdikpol Syafruddin, Inspektur Pengawasan Umum Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala BNN Budi Waseso.

    Pramono melanjutkan, bahwa ia belum bisa menyebutkan siapa saja dan berapa jumlah nama calon Kapolri yang telah diterima Presiden Joko Widodo. Bahkan, untuk saat ini, belum ada arahan atau perintah presiden yang berkaitan penetapan Kapolri.

    Meski begitu, lanjut Pramono, Presiden Joko Widodo memiliki wewenang untuk memilih calon Kapolri di luar usulan Kompolnas. Pramono tidak membantah apabila pilihan tersebut termasuk memperpanjang Badrodin Haiti.

    "Ya pokoknya itu kewenangan Presiden Joko Widodo," ujarnya. Pramono menambahkan, bahwa Presiden juga meminta pandangan berbagai pihak, termasuk orang-orang dekatnya, perihal siapa yang pantas dijadikan sebagai Kapolri.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.