BIN Diminta Cari Penyebar Isu Komunis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara mengamankan pemuda yang mengenakan kaus bergambar Palu Arit di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 27 Mei 2016. Pemuda mengenakan kaos berlambang Partai Komunis Indonesia  saat berbelanja di pasar Ciputat. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

    Tentara mengamankan pemuda yang mengenakan kaus bergambar Palu Arit di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 27 Mei 2016. Pemuda mengenakan kaos berlambang Partai Komunis Indonesia saat berbelanja di pasar Ciputat. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

    TEMPO.CO, Blitar -Wakil Sekretaris DPP PDIP Ahmad Basarah meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki penyebar munculnya isu komunis akhir-akhir ini. Ini untuk memastikan isu tersebut bukan skenario politik yang dihembuskan pihak tertentu.

    Basarah mengatakan saat ini pengurus PDIP meneliti latar belakang munculnya isu komunis secara masif di sejumlah daerah. Menurut dia, secara teoritis negara komunis di dunia telah runtuh. Bahkan Cina yang kerap dituding sebagai negara komunis sudah berubah menjadi sangat kapitalistik. “Komunisme dalam pengertian anti Tuhan sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan global,” kata Basarah kepada Tempo di Blitar, Jumat 3 Juni 2016.

    Dia menegaskan negara dalam hal ini Badan Intelejen Negara (BIN) harus mengungkap aktor di belakangnya untuk mengetahui akar persoalan sekaligus mengidentifikasi motif. Apakah ini murni komunis atau isu politik untuk kepentungan tertentu.

    Dia juga mengkritik sikap TNI yang bereaksi keras terhadap komunisme dan mengabaikan ancaman lain terhadap idiologi Pancasila. Ancaman yang dimaksud adalah khilafah dunia yang mulai dihembuskan kelompok Islam radikal untuk mencoba mengganti falsafah negara. “Kalau kawan-kawan TNI menolak komunisme, ancaman khilafah dunia juga harus diwaspadai.”

    Menurut Basarah, khilafah dunia juga tak kalah berbahaya dengan komunisme dalam konteks mengganti idiologi Pancasila. Sebab idiologi ini menafikan keberadaan agama lain yang tumbuh di Indonesia dan memaksakan kehendak untuk mendirikan negara di dalam negara. TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dituntut bersikap tegas menghadapi kekuatan ini sebagaimana bersikap pada komunis.

    Kritikan itu disampaikan Basarah menyikapi Simposium Anti PKI yang digagas sejumlah purnawirawan jenderal sebagai tandingan Simposium 1965 beberapa waktu lalu. Sejak itu konfrontasi antara TNI dan bekas simpatisan PKI mulai memanas disusul gerakan merazia buku kiri sebagai upaya meminimalisir bangkitnya komunis baru.

    Pandangan yang sama disampaikan Komandan Bantuan Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, Imron Rosadi yang mencurigai adanya upaya membangkitkan kembali isu komunis untuk kepentingan tertentu. Kelompok ini dengan sengaja memprovokasi korban peristiwa 1965 baik di kalangan PKI maupun NU untuk menimbulkan kegaduhan politik. “Ini mengancam rekonsiliasi cultural yang sudah terbangun di daerah seperti Blitar yang menjadi basis PKI,” kata Imron.

    Hal senada disampaikan Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Kediri Munasir Huda yang menganggap kedua belah pihak yakni NU dan PKI sebagai korban kejahatan politik. Karena itu dia menolak segala bentuk adu domba untuk memanaskan situasi.

    HARI TRI WASONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.