Kelompok Islam Dirikan Organisasi Ganyang Komunis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dari berbagai ormas, termasuk FPI, berunjuk rasa dan membakar bendera PKI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, 28 April 2016. Mereka menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas peristiwa 30 September 1965. TEMPO/ARTIKA

    Massa yang tergabung dari berbagai ormas, termasuk FPI, berunjuk rasa dan membakar bendera PKI di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, 28 April 2016. Mereka menolak Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas peristiwa 30 September 1965. TEMPO/ARTIKA

    TEMPO.COJakarta - Berbagai organisasi Islam di Indonesia mendeklarasikan Barisan Ganyang Komunis Indonesia (BGKI). "Kami akan menindak tegas penyebaran atribut berbau paham komunisme," kata Koordinator Nasional BGKI Alfian Tanjung saat konferensi pers di Jalan Menteng Raya pada Jumat, 3 Juni 2016.

    Alfian mengatakan BGKI dibentuk bersama orang-orang yang berlatar belakang anti-komunisme. Tujuannya untuk menekan pergerakan komunisme di Indonesia dan mendesak pemerintah agar menindak penyebaran paham tersebut. Mereka tak sepakat dengan penyebaran paham komunisme, marxisme, maupun leninisme.

    Saat ini, kata dia, sedikitnya telah ada 12 daerah yang siap mendukung gerakan tersebut. Mereka berasal dari berbagai organisasi, dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan berbagai gerakan Islam lainnya. Mereka berencana menggelar deklarasi serentak di 12 daerah itu.

    Sejumlah daerah tersebut di antaranya Pacitan, Jakarta, Malang, Bogor, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bekasi, Tangerang, Lampung, Depok, dan Sukabumi. Mereka akan mensosialisasikan bahaya ajaran komunisme di daerah-daerah.

    "Langkah pertama, kami akan melakukan safari sosialisasi," ujar Alfian. Dia akan menjelaskan proses metamorfosis pembentukan Partai Komunis Indonesia. Dia yakin PKI saat ini telah bangkit dan banyak digawangi anak muda di kampus dan sejumlah organisasi nasional.

    Mereka juga mendukung penyelenggaraan simposium anti-PKI di Balai Kartini beberapa waktu lalu. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan tegas menolak rekonsiliasi dengan korban tragedi 1965. Dia juga tidak ingin negara meminta maaf dan menggali kuburan massal korban tragedi tersebut.

    AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.