TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Efendi Simbolon, mengatakan partainya mendesak pemerintah menegakkan aturan yang berlaku dalam isu pergantian Kapolri. “Kan ada mekanisme yang berlaku. Ikuti dong, jangan dilanggar,” ucapnya saat dihubungi pada Kamis, 2 Juni 2016.
Menurut Effendi, pihaknya meminta masa jabatan Badrodin tak diperpanjang. Badrodin memasuki masa pensiun pada Juli nanti. “Kalau sudah pensiun, ya pensiun. Tidak perlu diperpanjang,” katanya.
Apabila masa jabatan Badrodin sebagai Kapolri diperpanjang, Effendi menilai, hal itu bisa menjadi salah satu preseden buruk bagi masyarakat. Ia khawatir masyarakat semakin mencari celah memperpanjang suatu jabatan dengan berbagai alasan. "Perpanjangan ini tidak ada urgensinya. Jangan pertimbangkan urusan politik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, sesuai dengan aturan, jabatan polisi yang perlu diperpanjang adalah orang yang memiliki keahlian khusus. Jabatan yang sekarang dipegang Badrodin, menurut Effendi, tidak membutuhkan orang yang punya keahlian khusus. Sebab, hanya mengurusi mekanisme Polri.
Siapa pun yang menempati jabatan itu, kata dia, bisa melakukannya. “Kalau aturan pensiun tidak ditegakkan, artinya, pemerintah tidak konsisten menegakkan aturan yang berlaku,” tuturnya.
Ditanya apakah PDIP punya nama yang akan diusulkan sebagai pengganti Badrodin, Effendi mengaku partainya tidak mengusulkan siapa pun. Ia juga enggan menjustifikasi siapa pun terkait dengan isu pergantian Kapolri ini. “Kami partai, tidak bisa mengusulkan itu. Terserah pemerintah, khususnya presiden,” katanya.
Badrodin akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang. Namun, hingga saat ini, wacana memperpanjang masa jabatan masih ramai dibicarakan.
MITRA TARIGAN
