Rekomendasi Anti-PKI, Luhut: Kami Tunggu Hasilnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat peristiwa itu pada 2012. Kajian akademik pun telah dilakukan berbagai kalangan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan tidak mempermasalahkan Simposium Nasional Anti-PKI yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Simposium yang bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” itu berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 1-2 Juni 2016.

    "Bagus-bagus, tidak ada masalah. Nanti kami tunggu rekomendasinya," kata Luhut di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Juni 2016.

    Menurut Luhut, akan beragam masukan dan rekomendasi untuk membedah tragedi 1965. Selain dari hasil simposium anti-PKI, ada simposium tragedi 1965 di Hotel Aryaduta pada April lalu, serta hasil kajian tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Rekomendasi dari mana-mana, dari simposium hari ini, dan simposium bulan lalu. Sekalian kami undang juga ahli-ahli kita," katanya.

    Ia mengatakan hasil dari kedua simposium tersebut serta kajian dari Kejaksaan dan Komnas HAM akan dirumuskan terlebih dulu. "Nanti kami rumuskan dan itulah yang kami laporkan ke Presiden," ujar Luhut.

    Luhut tidak mempermasalahkan jika simposium di Balai Kartini serta simposium di Aryaduta pada April lalu menghasilkan rekomendasi yang bertentangan. "Ada masukan dari sini, dari sini, nanti kami duduk. Mereka punya nalar, kami juga punya nalar. Kami pemerintah dan saya yang tulis (rekomendasinya nanti)," kata dia. Ia juga menegaskan, Partai Komunis Indonesia tidak bangkit kembali. "Kami punya mata-kuping di mana-mana," katanya.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.