TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tetap menolak rencana pemerintah mencari dan menggali kuburan masal korban tragedi 1965. Rencana ini sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Kami tak bongkar-bongkar kuburan. Ada tulisan 'Beristirahat dengan Tenang', ya sudah, biarkan tenang," kata Ryamizard saat menghadiri Simposium Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Ryamizard mengatakan sekarang seharusnya pembangunan menjadi hal utama diperhatikan, bukan lagi membahas masa lalu yang justru menimbulkan keributan. "Sudahlah, kita membangun ke depan, jangan lihat ke belakang terus. Tidak ada kerjaan," ujarnya.
Untuk menguatkan pernyataannya tersebut, Ryamizard mengungkit lagi kedatangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama ke Jepang, pekan lalu. Dalam kunjungan tersebut, kata Ryamizard, Obama tidak meminta maaf kepada korban serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II. "Kita lihat contoh, Obama ke sana, dia tak minta maaf. Jernihkan pikiran kita. Kalau kotor terus, tak akan terbangun bangsa ini," ucapnya.
Pernyataan Ryamizard ini bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyikapi rencana pemerintah tersebut dengan rencana pembentukan tim pencari kuburan masal, yang terdiri atas pemerintah dan ahli. Sesuai dengan catatan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 yang diserahkan kepada pemerintah, ada 122 titik kuburan masal tragedi 1965.
Menurut Luhut, pencarian makam bisa membuktikan jumlah korban perburuan orang-orang PKI pada 1965-1966, yang digembar-gemborkan masyarakat, tidak benar. Dia juga tak mempersoalkan beberapa pensiunan jenderal yang menentang rencana tersebut. "Kalau dia (Menhan) tak mau, artinya dia setuju dengan jumlah 400 korban yang disebut itu. Kalau saya tak setuju, jadi ingin membuktikan," kata Luhut, Jumat, 20 Mei lalu.
YOHANES PASKALIS
