Kisruh 1965, Ryamizard Bantah Menentang Presiden  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi sambutan di hari kedua Simposium Anti PKI di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi sambutan di hari kedua Simposium Anti PKI di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan, dia bukan tidak mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan rekonsiliasi terhadap korban tragedi 1965. Ia mengatakan mendukung kebijakan pemerintah, tapi dengan konsep yang berbeda.

    "Masalah rekonsiliasi, dengan siapa? Dengan PKI? Orangnya sudah pada mati, tak usah lah," kata Ryamizard ketika menghadiri Simposium Anti-PKI di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.

    Ryamizard mengatakan rekonsiliasi justru dibutuhkan untuk menyatukan berbagai pihak yang berselisih karena terpecah oleh zaman. "Yang perlu direkonsiliasi itu orang-orang Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Kalau masih ada kata orde-orde begini, berarti belum satu," katanya.

    Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini mengaku tak memahami alasan munculnya tuntutan kepada negara untuk meminta maaf kepada korban tragedi 1965. Tuntutan itu disebut-sebut sebagai salah satu poin rumusan rekomendasi hasil Simposium 1965 Pendekatan Kesejarahan yang diadakan pemerintah di Hotel Aryaduta, Jakarta, April lalu.

    Ryamizard sempat menyamakan kondisi Indonesia dengan Amerika Serikat saat Presiden Barack Obama datang ke Hiroshima, Jepang, pekan lalu. Ketika mendatangi Hiroshima, Obama tidak meminta maaf kepada keluarga korban serangan bom atom tentara Amerika pada perang dunia kedua.

    "Kemarin dia tak minta maaf, tuh. Padahal berapa juta rusak dibom atom semua. Jadi pemberontak pantes-pantes saja mati," kata Ryamizard. Ucapan Ryamizard kali ini diutarakan ketika menjadi pembicara di acara simposium anti-PKI. Ucapan Ryamizard disambut riuh tepuk tangan peserta simposium yang sebagian besar merupakan pensiunan militer.

    Dia tak mempersoalkan sejumlah pihak yang memintanya mengundurkan diri dari posisi Menteri Pertahanan karena prinsipnya dianggap bertentangan dengan Presiden Jokowi. "Soal diberhentikan segala macemNdas-nya (bahasa Jawa: kepalanya)," ujarnya.

    Simposium Nasional anti-PKI dengan tema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" berlangsung sejak Rabu kemarin. Pada hari kedua, peserta simposium membahas tragedi 1965 dari aspek agama dan konstitusi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Ketua Umum Pemuda Panca Marga Abraham Lunggana alias Lulung menghadiri simposium ini.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.