Bawaslu seperti Macan Ompong, Gubernur Ganjar: Bubarkan Saja  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. ANTARA/Dhoni Setiawan

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya seperti macan ompong karena tak memiliki wewenang kuat.

    “Daripada seperti ini mending Bawaslu dibubarkan saja. Ini lembaga pemborosan (anggaran),” kata Ganjar dalam talkshow evaluasi pilkada 2015 dan prospek pilkada 2016, yang digelar Center for Election and Political Party (CEPP), di gedung Gradhika Provinsi Jawa Tengah, Rabu malam, 1 Juni 2016.

    Kewenangannya yang minim membuat Bawaslu tak bisa mendorong pemilu bersih dan jujur. Lembaga ini tak ubahnya hanya sebagai juru tulis pelanggaran. Sebab, Bawaslu tak bisa langsung memberikan sanksi. Saat menemukan pelanggaran Bawaslu harus meneruskan penanganan kasus itu ke penegak hukum lain, seperti jaksa dan polisi.

    Bekas Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini mengusulkan, jika Bawaslu hanya berposisi sebagai juru tulis pelanggaran, fungsi ini serahkan saja ke masyarakat. Kata dia, ada banyak lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, hingga wartawan yang bisa menjadi juru tulis pelanggaran pemilu.

    Politikus PDI Perjuangan ini meminta Bawaslu diperkuat. “Kasih gigi yang kuat seperti drakula,” katanya.

    Bawaslu dan jajarannya harus bisa langsung mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang terbukti melanggar aturan. Misalnya, bila ada pasangan calon kepala daerah yang melakukan politik uang, langsung diinvestigasi dan diklarifikasi. Jajaran Bawaslu langsung mengambil keputusan, jika terbukti maka calon tersebut langsung digugurkan. Namun, kata Ganjar, para elite partai politik pasti takut jika Bawaslu diberi wewenang kuat seperti itu.

    Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan, yang juga hadir dalam talkshow, menyatakan ke depan kualifikasi calon anggota Bawaslu dan jajarannya haruslah diperbaiki. Saat ini, kata dia, calon hanya cukup bergelar S-1 tanpa ada kejelasan soal keahlian. "Ke depan, harus diperjelas pendidikan S-1 nya, seperti sarjana politik, pemerintahan, komunikasi, hukum dan lain-lain," katanya.

    ROFIUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Rencana Pendapatan dari Pajak 2019 BPRD DKI Jakarta

    Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dari pajak sebesar Rp 44,18 triliun pada 2019. Berikut rincian target BPRD.