Simposium Anti-PKI, Kiki Syahnakri: Rekonsiliasi Itu Alamiah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pelaksana Simposium Anti PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri saat konferensi pers di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe

    Ketua Pelaksana Simposium Anti PKI, Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri saat konferensi pers di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua pelaksana Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia, Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri, berpendapat, rekonsiliasi korban kekerasan masa lalu sudah berjalan alamiah. Untuk itu, pemerintah tidak perlu lagi mencari model rekonsiliasi atas peristiwa tragedi 1965.

    "Tidak usah mencari rekonsiliasi yang model baru. Kan sudah terjadi rekonsiliasi secara alamiah," kata Kiki dalam simposium bertema “Melindungi Pancasila dari Kebangkitan PKI dan Ideologi Lainnya” di Balai Kartini Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.

    Meski merasa tidak perlu lagi rekonsiliasi, Kiki akan tetap mendukung apabila hal itu dilakukan. Menurut dia, keluarga korban dan eks-PKI sudah mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Buktinya, ada eks-PKI di lembaga negara, seperti kepolisian dan TNI.

    Rekonsiliasi dengan permintaan maaf dan pengadilan ad hoc, kata dia, tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi rekonsiliasi dengan membongkar kuburan pembunuhan massal peristiwa 1965. "Pembongkaran itu harus dihitung betul manfaat dan mudaratnya," tuturnya.

    Selain itu, Kiki menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan konsep formulasi, yang tidak hanya menempatkan PKI sebagai korban dan pihak militer, tapi juga pelaku kejahatan. "Kita harus cari formula rekonsiliasi. Kalau itu enggak ada, muaranya pada konflik horizontal," ujarnya.

    Kiki mengatakan beberapa rekomendasi bakal meliputi desakan pemerintah untuk konsisten dengan Ketetapan MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan ideologi marxisme-leninisme/komunisme dan PKI. "Kami juga minta (pemerintah) menggalakkan lagi pendidikan karakter secara formal dan informal serta membangun kewaspadaan nasional," ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Lemhanas Letnan Jenderal (Purnawirawan) Agus Widjojo menyerahkan hasil rekomendasi kedua simposium tandingan dari Simposium Tragedi 1965 pada April 2016 tersebut kepada pemerintah. Apabila terjadi saling sanggah pendapat dan rekomendasi, menurut dia, wajar. "Ini akan memperkaya khasanah pemerintah," tuturnya.

    Simposium nasional bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” akhirnya dibuka dan berlangsung selama 1-2 Juni 2016. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno secara resmi membuka simposium yang dihadiri 49 organisasi itu.

    ARKHELAUS W.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.